BPJS, lanjutnya, adalah lembaga di bawah presiden yang tidak bisa diintervensi oleh Menteri Sosial sekalipun. Dinsos kukar hanya punya kapasitas untuk mengidentifikasi, verifikasi dan validasi warga miskin dalam bentuk rekom. Soal aktif dan tidaknya partisisipan dari proses penyelenggaraan jaminan itu sepenuhnya diatur BPJS. “Bahkan surat rekomendasi yang ditandatangani Kadis tetap ditolak BPJS. Kita kena bola panas, masyarakat yang tidak tahu mekanismenya komplain ke sini,” ujarnya.
Dinsos Kukar menginginkan BPJS secara gentle menyatakan kepada publik bahwa jika pengurus BPJS statusnya sudah terdaftar maka tidak bisa dibuatkan BPJS baru.
Kepala BPJS Kukar, Susan Triyana menerangkan ada peraturan direksi BPJS terkait dengan ditolaknya rekom Dinsos bagi masyarakat miskin. Peserta tergolong masyarakat miskin yang telah terdaftar pada Jamkesda sebelumnya diminta untuk mendaftar kembali namun tidak melalui rekom Dinsos. “Kalaupun mereka mendaftar tetap pakai mekanisme menunggu 14 hari. Rekom Dinsos itu bisa mengaktifkan BPJS dalam satu hari namun menyesuaikan kemampuan Pemkab untuk membayar iurannya,” ujar Susan. (rf218)
BPJS, lanjutnya, adalah lembaga di bawah presiden yang tidak bisa diintervensi oleh Menteri Sosial sekalipun. Dinsos kukar hanya punya kapasitas untuk mengidentifikasi, verifikasi dan validasi warga miskin dalam bentuk rekom. Soal aktif dan tidaknya partisisipan dari proses penyelenggaraan jaminan itu sepenuhnya diatur BPJS. “Bahkan surat rekomendasi yang ditandatangani Kadis tetap ditolak BPJS. Kita kena bola panas, masyarakat yang tidak tahu mekanismenya komplain ke sini,” ujarnya.
Dinsos Kukar menginginkan BPJS secara gentle menyatakan kepada publik bahwa jika pengurus BPJS statusnya sudah terdaftar maka tidak bisa dibuatkan BPJS baru.
Kepala BPJS Kukar, Susan Triyana menerangkan ada peraturan direksi BPJS terkait dengan ditolaknya rekom Dinsos bagi masyarakat miskin. Peserta tergolong masyarakat miskin yang telah terdaftar pada Jamkesda sebelumnya diminta untuk mendaftar kembali namun tidak melalui rekom Dinsos. “Kalaupun mereka mendaftar tetap pakai mekanisme menunggu 14 hari. Rekom Dinsos itu bisa mengaktifkan BPJS dalam satu hari namun menyesuaikan kemampuan Pemkab untuk membayar iurannya,” ujar Susan. (rf218)