“Surat edaran (ini) untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kesetabilan harga pada hari-hari besar,” katanya, Jumat (6/7).
Selain itu, berdasarkan surat edaran Bupati Kukar Nomor: 542/1060/Disperindag yang menindak lanjuti program diversifikasi energi, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai BUMN dan BUMD, masyarakat konsumen rumah tangga yang memiliki penghasilan di atas Rp. 1.500.000 per bulan dibuktikan melalui slip gaji atau tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, juga pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling tidak Rp 50 juta atau setara dengan penghasilan di atas omzet Rp 800 ribu per hari, diperintahkan untuk beralih ke tabung non-subsidi.
“ASN, masyarakat menengah, juga pelaku usaha dengan kriteria tertentu dilarang menggunakan Elpiji 3 Kg dan diminta untuk beralih menggunakan tabung non-subsidi,” demikian Dafip. (rf218)
“Surat edaran (ini) untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kesetabilan harga pada hari-hari besar,” katanya, Jumat (6/7).
Selain itu, berdasarkan surat edaran Bupati Kukar Nomor: 542/1060/Disperindag yang menindak lanjuti program diversifikasi energi, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai BUMN dan BUMD, masyarakat konsumen rumah tangga yang memiliki penghasilan di atas Rp. 1.500.000 per bulan dibuktikan melalui slip gaji atau tidak memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, juga pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling tidak Rp 50 juta atau setara dengan penghasilan di atas omzet Rp 800 ribu per hari, diperintahkan untuk beralih ke tabung non-subsidi.
“ASN, masyarakat menengah, juga pelaku usaha dengan kriteria tertentu dilarang menggunakan Elpiji 3 Kg dan diminta untuk beralih menggunakan tabung non-subsidi,” demikian Dafip. (rf218)