Diketahui, minimnya anggaran pelayanan mengharuskan Dinsos Kukar berhutang dalam melakukan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sifatnya tidak bisa ditunda.
Misalnya baru-baru ini, untuk memulangkan enam eks narapidana kembali ke Makasar, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, Dinsos Kukar harus mencari talangan untuk memulangkan para napi tersebut. Sama halnya ketika mengurus pengidap gangguan jiwa, Dinsos Kukar harus merogoh kocek PNS-nya untuk membiayai iuran BPJS pasien selama berbulan-bulan.
Mendengar hal tersebut, Marli meminta semua OPD di lingkungan Pemkab Kukar untuk berfikir keras dan bersabar dalam melakukan pelayanannya di tengah kondisi keuangan lesu.
“Disamping harus bersabar, setiap OPD juga harus kreatif bagaimana dalam pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing,” demikian Marli. (rf218)
Diketahui, minimnya anggaran pelayanan mengharuskan Dinsos Kukar berhutang dalam melakukan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sifatnya tidak bisa ditunda.
Misalnya baru-baru ini, untuk memulangkan enam eks narapidana kembali ke Makasar, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia, Dinsos Kukar harus mencari talangan untuk memulangkan para napi tersebut. Sama halnya ketika mengurus pengidap gangguan jiwa, Dinsos Kukar harus merogoh kocek PNS-nya untuk membiayai iuran BPJS pasien selama berbulan-bulan.
Mendengar hal tersebut, Marli meminta semua OPD di lingkungan Pemkab Kukar untuk berfikir keras dan bersabar dalam melakukan pelayanannya di tengah kondisi keuangan lesu.
“Disamping harus bersabar, setiap OPD juga harus kreatif bagaimana dalam pelayanan bisa tetap berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing,” demikian Marli. (rf218)