“Stok bantuan beras di DPPH Kaltim tersedia 250 ton, dan kami mengajukan agar beras tersebut seluruhnya untuk korban banjir di Kukar,” kata Hairil Anwar, kemarin.
Menurut Hairil, banjir yang terjadi di enam kecamatan di wilayah hulu Makama sudah ditetapkan berstatus tanggap darurat melalui SK bupati sehingga korban banjir sangat layak diberikan bantuan.
DKP khawatir mas-yarakat di wlayah itu mengalami rawan pangan. Banjir sendiri masuk kategori rawan pangan di samping bencana alam lainnya.
“Korban banjir terganggu perekonomiannya, karena tidak bisa bekerja dan menjalankan aktivitas rutinnya karena rumah mereka terendam banjir. Ini sudah masuk kategori rawan pangan,” jelasnya.
Bantuan beras tersebut akan dibagikan ke empat kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kaman. Wilayah-wilayah itu dinilai paling parah dibandingkan banjir yang terjadi di kecamatan lain.
“Berdasarkan survei DKP, yang layak dibantu sebanyak 37.458 jiwa, dengan rincian per jiwa mendapatkan 0,3 Kg beras per hari dikalikan selama satu bulan,” ujar mantan Kepala Balitbang Kukar ini.
Hairil menambahkan, sedangkan untuk biaya angkut beras dari gudang Bulog Samarinda sampai ke Kukar yang tersedia di provinsi hanya Rp25 juta, jika melebihi dari itu untuk biaya angkut beras sampai ke korban banjir dibebankan melalui APBD Kukar melalui pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk bencana.
“Untuk mendistribusikan ke lapangan nantinya kita dibantu oleh masyarakat desa yang mengetahui lokasi di lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, korban banjir di Kukar juga mendapat bantuan 71 ton dari Kementerian Sosial Kukar. Bantuan itu sudah diserahkan Bupati Rita Widyasari pada Jumat (2/5). (ran)
“Stok bantuan beras di DPPH Kaltim tersedia 250 ton, dan kami mengajukan agar beras tersebut seluruhnya untuk korban banjir di Kukar,” kata Hairil Anwar, kemarin.
Menurut Hairil, banjir yang terjadi di enam kecamatan di wilayah hulu Makama sudah ditetapkan berstatus tanggap darurat melalui SK bupati sehingga korban banjir sangat layak diberikan bantuan.
DKP khawatir mas-yarakat di wlayah itu mengalami rawan pangan. Banjir sendiri masuk kategori rawan pangan di samping bencana alam lainnya.
“Korban banjir terganggu perekonomiannya, karena tidak bisa bekerja dan menjalankan aktivitas rutinnya karena rumah mereka terendam banjir. Ini sudah masuk kategori rawan pangan,” jelasnya.
Bantuan beras tersebut akan dibagikan ke empat kecamatan, yakni Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kaman. Wilayah-wilayah itu dinilai paling parah dibandingkan banjir yang terjadi di kecamatan lain.
“Berdasarkan survei DKP, yang layak dibantu sebanyak 37.458 jiwa, dengan rincian per jiwa mendapatkan 0,3 Kg beras per hari dikalikan selama satu bulan,” ujar mantan Kepala Balitbang Kukar ini.
Hairil menambahkan, sedangkan untuk biaya angkut beras dari gudang Bulog Samarinda sampai ke Kukar yang tersedia di provinsi hanya Rp25 juta, jika melebihi dari itu untuk biaya angkut beras sampai ke korban banjir dibebankan melalui APBD Kukar melalui pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk bencana.
“Untuk mendistribusikan ke lapangan nantinya kita dibantu oleh masyarakat desa yang mengetahui lokasi di lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, korban banjir di Kukar juga mendapat bantuan 71 ton dari Kementerian Sosial Kukar. Bantuan itu sudah diserahkan Bupati Rita Widyasari pada Jumat (2/5). (ran)