Hanya saja, kata Marli, untuk pembayaran gaji ke 13 dan THR itu menunggu realisasi dana transfer dari Kemenkeu. “Ini diperintahkan dibayar di APBD, kita memang sudah anggarkan di APBD 2018 cuma masalahnya duitnya cukup nggak,” ungkapnya.
Kebijakan untuk mengambil dari dana tidak terduga pun tidak bisa dilaksanakan. Pasalnya dana tidak terduga Pemkab Kukar hanya sekitar Rp 3 miliar, jika dana itu dipakai maka dikhawatirkan ada kejadian mendesak yang tidak bisa ditanggulangi.
Hanya saja, Marli mengaku tidak hafal berapa besaran gaji ke 13 dan THR yang harus dibayarkan Pemkab. “Kalau dananya nggak cukup maka yang mengusulkan lebih dahulu akan diproses, mau bagaimana lagi,” bebernya.
Terpisah, Ketua DPRD Kukar Salehuddin S.Fill mengaku kebijakan pemerintah pusat yang membebankan pembayaran gaji ke 13 dan THR ke Pemkab merupakan kebijakan prematur tanpa melihat kondisi daerah.
Sebab beberapa daerah di Indonesia seperti Kukar, kondisi keuangannya sangat mengkhawatirkan. Untuk membayar utang saja tidak terealisasi apalagi membayar gaji ke 13 maupun THR. “Tidak semua daerah mampu membayar gaji dan THR itu,” ucap Politikus Golkar ini.
Berbeda jika anggaran tersedia maka tidak ada persoalan. Namun kondisi keuangan Kukar sedang tidak bagus dalam beberapa tahun terakhir ini.” “Kalau melihat kondisi sekarang, kami cukup pesimis jika tetap dibayar karena keuangan kukar,” katanya.
Pemkab, kata dia, diminta untuk jeli dan arif dalam menindaklanjuti intruksi pemerintah pusat ini. Sebab jika salah langkah maka ini bisa menjadi persoalan bagi daerah, jangan menambah persoalan baru. “Kami maklumi semua PNS butuh THR,” terangnya. (ami)
