Inventarisasi Aset Tumpang Tindih

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kukar, Marli mengatakan peringkat Opini BPK itu menurun karena ada ketidaksesuaian dalam Laporan Kerja Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. 

Salah satu di antaranya yakni mengenai inventarisasi aset yang belum mendukung. Ia mengatakan tercatat beberapa aset yang sama ditulis oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

“ Misalnya, ada aset yang tercatat pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kukar, ternyata aset yang sama juga ditemukan tercatat pula di PDAM sehingga tumpang tindih dan harus diperbaiki sebagaimana mestinya,” kata Marli dikonfirmasi Koran Kaltim, Selasa (29/5).

Tak hanya itu, Marli menerangkan ada ditemukan aset dengan dokumen administratifnya yang belum terselesaikan dan terjadi kelebihan pembayaran dalam beberapa pelaksanaan kegiatan.

Diketahui, ada empat kriteria BPK RI dalam penilaian terhadap LKPD itu, yaitu penyajian laporan keuangan yang sesuai standar audit, kecukupan bukti sesuai dengan laporan yang telah dibuat, keefektivitasan, dan sistem pengendalian internal serta ketaatan terhadap undang-undang. 

Berdasarkan temuan-temuan dari hasil audit terhadap LKPD Kukar yang tidak sesuai dengan keriteria mempengaruhi penilaian, temuan-temuan tersebut melebihi batas ambang toleransi dari hasil audit BPK RI.

“Jadi dengan beberapa catatan temuan itu, hasilnya opini yang kita dapatkan turun satu tingkat tahun ini,” terang Marli. (rf218)