Menurtu Dana, raperda itu merupakan instrumen untuk mencegah tumbuh berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni.
“Raperda ini nantinya akan menjadi landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,” katanya.
Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyusunan raperda ini, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya dan Kementrian PUPR telah menyiapkan model yang menjadi acuan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.
“Sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan untuk setiap norma pengaturan dalam raperda ini sama persis, sehingga diharapkan perda yang akan dihasilkan nanti dapat menjawab kondisi yang bersifat spesifik di setiap daerah,” tutur Dana.
Kabid Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Pemukiman Kukar, Rosita Sinuraya mengatakan proses rancangan perda ini ditargetkan akan selesai pada tahun ini.
“Penyusunan perda ini akan terus berlanjut dalam percepatan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman di Kukar, kita targetkan rerdanya rampung paling tidak akhir tahun ini,” pungkasnya. (rf218)
