Menurutnya, pemkab bukannya tidak mau membayar namun karena ada permasalahan pada transfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak direalisasikan 100 persen di triwulan pertama 2018 ini.
“Belum semua ditransfer (Dana transfer). Memang sudah ada yang ditransfer cuma belum cukup untuk membayar TPP, tapi saya pastikan dibayar kok” ungkapnya.
Namun Marli mengaku tidak hafal berapa sisa dana Kukar yang belum direalisasikan Pemkab Kukar. Tapi beban Pemkab sendiri untuk belanja pengawai memang sangat besar.
Dalam kurung waktu sebulan saja, Pemkab harus mengorek kasda sebanyak Rp 40 miliar hanya untuk TPP. Jumlah ini belum termasuk gaji bagi 14 ribu lebih PNS di lingkungan Pemkab Kukar.
“Kalau gaji itu lancar-lancar saja. Kalau TPP lambat-lambat sedikit, kalau ditransfer baru dibayari,” jelasnya saat ditemui disela-sela waktu istirahat rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (21/5) kemarin sore. (ami)
Menurutnya, pemkab bukannya tidak mau membayar namun karena ada permasalahan pada transfer dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak direalisasikan 100 persen di triwulan pertama 2018 ini.
“Belum semua ditransfer (Dana transfer). Memang sudah ada yang ditransfer cuma belum cukup untuk membayar TPP, tapi saya pastikan dibayar kok” ungkapnya.
Namun Marli mengaku tidak hafal berapa sisa dana Kukar yang belum direalisasikan Pemkab Kukar. Tapi beban Pemkab sendiri untuk belanja pengawai memang sangat besar.
Dalam kurung waktu sebulan saja, Pemkab harus mengorek kasda sebanyak Rp 40 miliar hanya untuk TPP. Jumlah ini belum termasuk gaji bagi 14 ribu lebih PNS di lingkungan Pemkab Kukar.
“Kalau gaji itu lancar-lancar saja. Kalau TPP lambat-lambat sedikit, kalau ditransfer baru dibayari,” jelasnya saat ditemui disela-sela waktu istirahat rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (21/5) kemarin sore. (ami)