“Workshop itu tentang proses kerja sama penerbitan SKPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” kata Totok kepada Koran Kaltim, Minggu (15/4). Menurut Totok, sistem Sibacan Lopad ini menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Karenanya, penerbitan SKPT di tingkat kecamatan akan terintegrasi dengan Bapenda dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (SPPT-PBB-P2).
“Setiap ada jual beli tanah, begitu masyarakat diterbitkan SKPT oleh kecamatan dan itu akan diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-B2,” terangnya.
Totok menambahkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan PAD. Ia pun menyebut sebenarnya banyak potesi PAD yang bisa diserap daerah, namun hal itu lewat begitu saja karena tidak terintegrasi dengan Bapenda. “Nantinya kita akan koordinasi dengan OPD terkait potensi apa yang bisa di jadikan sumber PAD kita,” jelas Totok. (rf218).
“Workshop itu tentang proses kerja sama penerbitan SKPT, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” kata Totok kepada Koran Kaltim, Minggu (15/4). Menurut Totok, sistem Sibacan Lopad ini menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Karenanya, penerbitan SKPT di tingkat kecamatan akan terintegrasi dengan Bapenda dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (SPPT-PBB-P2).
“Setiap ada jual beli tanah, begitu masyarakat diterbitkan SKPT oleh kecamatan dan itu akan diterbitkan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB-B2,” terangnya.
Totok menambahkan, program ini bertujuan untuk meningkatkan PAD. Ia pun menyebut sebenarnya banyak potesi PAD yang bisa diserap daerah, namun hal itu lewat begitu saja karena tidak terintegrasi dengan Bapenda. “Nantinya kita akan koordinasi dengan OPD terkait potensi apa yang bisa di jadikan sumber PAD kita,” jelas Totok. (rf218).