“Harusnya setiap OPD tidak mengangkat THL baru lagi, karena pengangkatan itu harus sesuai kebutuhan OPD terkait, paling tidak harus dievaluasi terlebih dulu,” kata Jane kepada Koran Kaltim, Senin (5/3).
“kita sudah rapatkan soal itu bersama DPRD, kemudian kita lanjutkan lagi pertemuan dengan FTHK (Forum Tenaga Honorer Kabupaten Kukar), kami jelaskan pada ketua FTHL waktu itu bahwa untuk sekarang kami lakukan pemetaan dan evaluasi THL di setiap OPD, yang baru diterima sebagai THL ini pun kita lakukan pemetaan, kita surati setiap OPD untuk koordinasi mana tenaga yang diperlukan,” tuturnya
Setelah data-data pegawai honorer tersebut dievaluasi, kemudian pihaknya akan petakan kedudukan tenaga honorer di setiap OPD sesuai dengan kebutuhan.
Ia tidak mempermasalahkan soal surat keputusan (SK) yang ditebitkan oleh OPD namun ia meminta kepada setiap OPD terkait untuk lakukan koordinasi sembari menunggu rancangan undang-undang mengenai ASN, sehingga percepatan regulasi peraturan daerah soal THL bisa dipertegas lagi.
“ SK-nya tidak masalah jika di terbitkan oleh masing-masing OPD, tapi kita minta mereka tetap berkoordinasi dengan kami, nantinya dipertegas dengan peraturan daerah setelah Undang-Undang ASN rampung,”harapnya. (rf218)
“Harusnya setiap OPD tidak mengangkat THL baru lagi, karena pengangkatan itu harus sesuai kebutuhan OPD terkait, paling tidak harus dievaluasi terlebih dulu,” kata Jane kepada Koran Kaltim, Senin (5/3).
“kita sudah rapatkan soal itu bersama DPRD, kemudian kita lanjutkan lagi pertemuan dengan FTHK (Forum Tenaga Honorer Kabupaten Kukar), kami jelaskan pada ketua FTHL waktu itu bahwa untuk sekarang kami lakukan pemetaan dan evaluasi THL di setiap OPD, yang baru diterima sebagai THL ini pun kita lakukan pemetaan, kita surati setiap OPD untuk koordinasi mana tenaga yang diperlukan,” tuturnya
Setelah data-data pegawai honorer tersebut dievaluasi, kemudian pihaknya akan petakan kedudukan tenaga honorer di setiap OPD sesuai dengan kebutuhan.
Ia tidak mempermasalahkan soal surat keputusan (SK) yang ditebitkan oleh OPD namun ia meminta kepada setiap OPD terkait untuk lakukan koordinasi sembari menunggu rancangan undang-undang mengenai ASN, sehingga percepatan regulasi peraturan daerah soal THL bisa dipertegas lagi.
“ SK-nya tidak masalah jika di terbitkan oleh masing-masing OPD, tapi kita minta mereka tetap berkoordinasi dengan kami, nantinya dipertegas dengan peraturan daerah setelah Undang-Undang ASN rampung,”harapnya. (rf218)