"Dari 22 hektare lahan kami, 1,6 haktare terendam akibat aktivitas pertambangan," kata Erwin, perwakilan pemilik lahan.
Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup BLH Kaltim, Mukhrim mengatakan dari hasil peninjauan lapangan, aktivitas perusahaan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga air menggenangi kebun karet warga.
"Karena aliran sungai ditutup, drainasenya tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kebun warga terendam," kata Mukhrim.
Karena itu, PT MHU diwajibkan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula.
"Itu sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Mukhrim.
Penulis : Supiansyah
"Dari 22 hektare lahan kami, 1,6 haktare terendam akibat aktivitas pertambangan," kata Erwin, perwakilan pemilik lahan.
Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Lingkungan Hidup BLH Kaltim, Mukhrim mengatakan dari hasil peninjauan lapangan, aktivitas perusahaan diduga menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga air menggenangi kebun karet warga.
"Karena aliran sungai ditutup, drainasenya tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan kebun warga terendam," kata Mukhrim.
Karena itu, PT MHU diwajibkan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula.
"Itu sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," tegas Mukhrim.
Penulis : Supiansyah