Menurut Edi, berkas di satu OPD terkadang tertahan lama, padahal syarat sudah dilengkapi dan prosedur juga sudah dijalankan.
Karena itu, ke depannya Pemkab Kukar akan membuat kajian, apakah tinjau lapangan saat mengurus perizinan investasi di tiap OPD yang bersentuhan masih diperlukan atau cukup hanya dilakukan OPD di tingkat bawah. Kukar, kata dia, ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Penerapan perizinan berbasis IT juga sebagai solusi, jangan ada lagi pungli perizinan oleh ASN yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada ASN yang pungli, kita akan kembalikan ke jalan yang lurus,” jelasnya.(*)
Penulis : Andriansjah
Editor : Supiansyah
Menurut Edi, berkas di satu OPD terkadang tertahan lama, padahal syarat sudah dilengkapi dan prosedur juga sudah dijalankan.
Karena itu, ke depannya Pemkab Kukar akan membuat kajian, apakah tinjau lapangan saat mengurus perizinan investasi di tiap OPD yang bersentuhan masih diperlukan atau cukup hanya dilakukan OPD di tingkat bawah. Kukar, kata dia, ingin menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Penerapan perizinan berbasis IT juga sebagai solusi, jangan ada lagi pungli perizinan oleh ASN yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada ASN yang pungli, kita akan kembalikan ke jalan yang lurus,” jelasnya.(*)
Penulis : Andriansjah
Editor : Supiansyah