Larangan penggunaan jalan umum, kata Firnadi, telah diatur dalam Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.
“Bahkan sanksi dari perda tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pergub,” ungkap Firnadi.
Kades Sebulu Ilir Alfian mengungkapkan puluhan truk pengangkut karnel dan CPO melintas di jalan itu. “Kondisi ini sudah lima tahun terakhir, memang para sopir-sopir ini masyarakat situ juga (sebulu, Red) tapi kita minta perusahaan tegas agar para karyawannya jangan menggunakan jalan umum. Jalan akan semakin rusak dan jembatan pun kini sudah mulai miring,” terang Alfian.
Ketua BPD Sebulu Ilir Riansyah Effendi menuding perusahaan tidak berkomitmen. “Kami khawatir suatu saat nanti bisa saja batu bara juga turun. Ini akan tambah memperparah kondisi wilayah kami. Syukurlah Disbun berkomitmen akan melalui prosedur klarifikasi sampai rekomendasi tegas, kami tunggu,” ujarnya.
Penulis : Heriansyah
Editor : Supiansyah
Larangan penggunaan jalan umum, kata Firnadi, telah diatur dalam Perda Kaltim Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit.
“Bahkan sanksi dari perda tersebut sudah ditindaklanjuti dengan pergub,” ungkap Firnadi.
Kades Sebulu Ilir Alfian mengungkapkan puluhan truk pengangkut karnel dan CPO melintas di jalan itu. “Kondisi ini sudah lima tahun terakhir, memang para sopir-sopir ini masyarakat situ juga (sebulu, Red) tapi kita minta perusahaan tegas agar para karyawannya jangan menggunakan jalan umum. Jalan akan semakin rusak dan jembatan pun kini sudah mulai miring,” terang Alfian.
Ketua BPD Sebulu Ilir Riansyah Effendi menuding perusahaan tidak berkomitmen. “Kami khawatir suatu saat nanti bisa saja batu bara juga turun. Ini akan tambah memperparah kondisi wilayah kami. Syukurlah Disbun berkomitmen akan melalui prosedur klarifikasi sampai rekomendasi tegas, kami tunggu,” ujarnya.
Penulis : Heriansyah
Editor : Supiansyah