“Secara kedinasan kami belum dapat surat resmi tentang status yang bersangkutan dari pihak berwenang (kepolisian),” kata Fida Hurasani, Kepala Satpol PP Kukar.
Namun, kata dia, Satpol sudah mempertanyakan status ASN Mujakir Junaedi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) melalui surat yang disampaikan beberapa waktu lalu.
“Kita tunggu saja hasil koordinasi kami dengan BKD (Sekarang BKPPD, Red) tentang penjelasan status yang bersangkutan, berdasarkan fotokopi surat penahanan yang ditujukan pada keluarga yang bersangkutan yang diberikan ke kami,” beber Afe, sapaan akrabnya.
Hanya saja, Afe menegaskan jika Mujakir Junaedi masih berstatus anggota atau ASN Satpol PP Kukar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Nantinya akan disesuaikan dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang berlaku sampai ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Yang pastinya kami menunggu arahan dari BKD untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPPD Kukar Jane Zulkarnaen mengaku belum mempelajari kasus Mujakir Junaedi ini. “Suratnya ada tapi saya belum pelajari, nanti dipelajari dulu,” terangnya. (ami)
“Secara kedinasan kami belum dapat surat resmi tentang status yang bersangkutan dari pihak berwenang (kepolisian),” kata Fida Hurasani, Kepala Satpol PP Kukar.
Namun, kata dia, Satpol sudah mempertanyakan status ASN Mujakir Junaedi ke Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) melalui surat yang disampaikan beberapa waktu lalu.
“Kita tunggu saja hasil koordinasi kami dengan BKD (Sekarang BKPPD, Red) tentang penjelasan status yang bersangkutan, berdasarkan fotokopi surat penahanan yang ditujukan pada keluarga yang bersangkutan yang diberikan ke kami,” beber Afe, sapaan akrabnya.
Hanya saja, Afe menegaskan jika Mujakir Junaedi masih berstatus anggota atau ASN Satpol PP Kukar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Nantinya akan disesuaikan dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang berlaku sampai ada keputusan hukum tetap atau inkrah. Yang pastinya kami menunggu arahan dari BKD untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan secara administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPPD Kukar Jane Zulkarnaen mengaku belum mempelajari kasus Mujakir Junaedi ini. “Suratnya ada tapi saya belum pelajari, nanti dipelajari dulu,” terangnya. (ami)