Apalagi, kata dia, anggaran Rp 60 miliar itu tidak digunakan habis, karena adanya pegawai yang pensiun dan penyesuaian kepangkatan.
“Justru membebani kalau tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dibayarkan penuh. Sekarang kan sudah dilakukan efisiensi sesuai dengan pendapatan daerah,” ujarnya.
Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Heriansyah mengatakan Pemkab Kukar menganggarkan Rp 60 miliar untuk gaji PNS setiap bulannya.
Menurutnya, dana sebesar Rp 60 miliar tidak semuanya habis, karena ada penyesuaian pembayaran gaji, seperti pegawai yang sudah masuk masa pensiun, pegawai yang mutasi ke daerah lain, pegawai yang berhenti, pegawai yang dipecat dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran, serta tidak ada pengangkatan pegawai baru.
“Kan tiap bulan ada rekapan usulan pembayaran gaji pegawai dari masing-masing OPD, melalui bendahara pembantu pembayaran gaji, dari rekapan dan usulan itulah yang kita bayarkan,” katanya. (ran)
Apalagi, kata dia, anggaran Rp 60 miliar itu tidak digunakan habis, karena adanya pegawai yang pensiun dan penyesuaian kepangkatan.
“Justru membebani kalau tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dibayarkan penuh. Sekarang kan sudah dilakukan efisiensi sesuai dengan pendapatan daerah,” ujarnya.
Kabid Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar, Heriansyah mengatakan Pemkab Kukar menganggarkan Rp 60 miliar untuk gaji PNS setiap bulannya.
Menurutnya, dana sebesar Rp 60 miliar tidak semuanya habis, karena ada penyesuaian pembayaran gaji, seperti pegawai yang sudah masuk masa pensiun, pegawai yang mutasi ke daerah lain, pegawai yang berhenti, pegawai yang dipecat dengan tidak hormat karena melakukan pelanggaran, serta tidak ada pengangkatan pegawai baru.
“Kan tiap bulan ada rekapan usulan pembayaran gaji pegawai dari masing-masing OPD, melalui bendahara pembantu pembayaran gaji, dari rekapan dan usulan itulah yang kita bayarkan,” katanya. (ran)