“Perusda yang ada harus menyesuaikan, termasuk KSDE sekarang yang kepemilikan sahamnya dari anak perusahaan PT Kartanegara Energi Perkasa harus diubah,” kata Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Yani.
Yani menjelaskan, PP BUMD diteken Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2017 lalu.
Beleid baru ini berisi 17 BAB dan 141 pasal. Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah dan perseroaan daerah. (hei)
“Perusda yang ada harus menyesuaikan, termasuk KSDE sekarang yang kepemilikan sahamnya dari anak perusahaan PT Kartanegara Energi Perkasa harus diubah,” kata Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Yani.
Yani menjelaskan, PP BUMD diteken Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2017 lalu.
Beleid baru ini berisi 17 BAB dan 141 pasal. Dalam aturan baru saat ini, bentuk dari BUMD nantinya ada dua, yaitu perusahaan umum daerah dan perseroaan daerah. (hei)