Dokumen perencanaan ketahanan pangan juga diharapkan bisa lebih terarah, meski pembiayaan pembangunan saat ini tidak bisa lagi mengandalkan APBD.
Dia menyarankan agar OPD menawarkan program ketahanan pangan ke pemerintah pusat dan provinsi agar mendapat bantuan dana.
“Untuk mendapatkan bantuan dari pusat dan provinsi lengkapi persyaratan yang diminta pusat dan provinsi, seperti dokumen perencanaan yang lengkap. Kita harapkan kedepannya program ketahanan pangan lebih terstruktur dan terukur,”jelasnya.
Guru Besar Ekonomi Unikarta, Prof Dr Iskandar mengatakan, berdasarkan laporan kinerja pemerintah daerah (LKPD) Kukar 2010-2015, pemkab sudah mewujudkan 74 persen daerah ketahanan pangan. Sisanya 26 persen daerah masih rawan pangan.
“Daerah mana saja yang rawan pangan belum dipetakan Pemkab Kukar, jadi datanya belum lengkap, ini akan membuat kesulitan dalam penanganan daerah rawan pangan nantinya,” jelasnya.
Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kukar Hairil Anwar mengatakan, masalah yang dihadapi untuk mewujudkan ketahanan pangan mencakup alih fungsi lahan, kesenjangan ekonomi, kemiskinan masyarakat, kesediaan pangan alternatif, dan infrastruktur pertanian yang terbatas.
“Yang kita targetkan, dokumen strategi mewujudkan ketahanan pangan di Kukar sudah ada dengan program prioritas yang dilaksanakan di lapangan, strategi pembiayaan mewujudkan ketahanan pangan, serta pembagian tugas OPD untuk mewujudkan ketahanan pangan,”pungkasnya.(ran)
