Warga juga menuding dana pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kukar maupun Dana Desa (DD) dari tidak transparan. “Kami selama ini tidak pernah melihat pertanggungjawaban kades atas laporan penggunaan ADD dan DD,” kata Husni, salah seorang warga.
Husni mengatakan, pembangunan desa juga stagnan karena adanya dugaan penyalahgunaan ADD dan DD. Sejauh ini, desa di bawah pimpinan Noor Hadi baru membangun jalan gang sepanjang 75 meter saja.
Untuk itu, tuntutan agar Noor Hadi lengser dari jabatannya sudah disampaikan ke SKPD terkait seperti Bapemasdes hingga ke DPRD Kukar.
Bahkan, kata dia, warga berencana untuk menggelar aksi demo menuntut Noor Hadi untuk mundur sebagai Kades Perdana. Aksi demo itu rencananya akan dilaksanakan Senin (22/1) pekan depan.
“Warga akan menggelar demo menuntut kades mundur,” bebernya kepada Koran Kaltim, Rabu (17/1).
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Perdana Noor Hadi belum bisa dikonfirmasi. (ami)
Warga juga menuding dana pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kukar maupun Dana Desa (DD) dari tidak transparan. “Kami selama ini tidak pernah melihat pertanggungjawaban kades atas laporan penggunaan ADD dan DD,” kata Husni, salah seorang warga.
Husni mengatakan, pembangunan desa juga stagnan karena adanya dugaan penyalahgunaan ADD dan DD. Sejauh ini, desa di bawah pimpinan Noor Hadi baru membangun jalan gang sepanjang 75 meter saja.
Untuk itu, tuntutan agar Noor Hadi lengser dari jabatannya sudah disampaikan ke SKPD terkait seperti Bapemasdes hingga ke DPRD Kukar.
Bahkan, kata dia, warga berencana untuk menggelar aksi demo menuntut Noor Hadi untuk mundur sebagai Kades Perdana. Aksi demo itu rencananya akan dilaksanakan Senin (22/1) pekan depan.
“Warga akan menggelar demo menuntut kades mundur,” bebernya kepada Koran Kaltim, Rabu (17/1).
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Perdana Noor Hadi belum bisa dikonfirmasi. (ami)