Karena itu, pemkab diminta untuk tidak tebang pilih ketika melakukan pembayaran proyek. Sebab dari temuannya kontraktor lokal, ada kegiatan besar yang menyedot anggaran hingga Rp6 miliar sudah dibayar.
“Ini sudah persoalan besok kami mau makan apa. Jujur kami bingung ada yang 6 miliar sudah dibayar tapi yang hutang Rp 25 juta belum dibayarkan. Cuma di sini sekalas kami kontraktor hanya mampu beli beras kiloan, kami mohon segera dilunasi,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Kukar Supriyadi mendesak pemkab agar segera membayarkan utang kepada kontraktor lokal. “Sesuai rekomendasi Kemendagri, piutang 2016 dan 2017 harus dibayar di 2018 ini. Caranya dengan merasionalisasi anggaran yang tidak substansial,” ungkap Supriyadi.
Supriyadi pun meminta Pemkab Kukar agar memprioritaskan pembayaran utang kepada kontraktor lokal.
“Jangan yang kakap-kakap saja dibayar tapi yang kecil-kecil juga, supaya bisa beli bawang dan memenuhi kebutuhan meraka,” sebutnya.
Kepala BPKAD Ahyani Fahdianur Diani mengatakan, pemkab sedang merekapitulasi utang-utang yang ada di setiap SKPD untuk mengetahui besaran utang yang wajib diselesaikan.
“Karena yang paham betul utang ada di OPD dan kecamatan maka besok (Hari ini, Red) baru bisa diketahui besaran utang secara keseluruhan. Taksiran utang menyentuh Rp250 miliar jika ditambah dengan yang 2016 nilai itu kemungkinan bisa bertambah,” ujarnya. (ami/hei)
