Diketahui, tujuh eks angoota DPRD Kukar itu adalah Marwan, Suriadi, Rusliadi, Sudarto, Sutopo Gosif, G Asman Gilir dan Mahdalena menggugat DPRD, Bupati dan BPKAD. Gugatan perdata karena tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan hak-hak penggugat sebagai anggota dewan.
Penonaktifan ketujuh eks DPRD Kukar terkait kasus pidana. Namun, putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh MA menyatakan hak martabat ketujuh eks DPRD itu harus dikembalikan. Faktanya, hingga sekarang hak tersebut belum diterima, seperti tunjangan perumahan, uang pengabdian, dan hak lainnya.
Total gugatan Marwan cs sekitar Rp 10 miliar. DPRD Kukar digugat Rp 8 Miliar sebagai tergugat I, sementara Bupati dan BPKAD Kukar digugat Rp 786 juta sebagai tergugat II dan III. “Intinya tidak tercapai kesepakatan dalam hal upaya perdamaian tersebut,” ungkap Agus saat dihubungi. (ami)
Diketahui, tujuh eks angoota DPRD Kukar itu adalah Marwan, Suriadi, Rusliadi, Sudarto, Sutopo Gosif, G Asman Gilir dan Mahdalena menggugat DPRD, Bupati dan BPKAD. Gugatan perdata karena tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayarkan hak-hak penggugat sebagai anggota dewan.
Penonaktifan ketujuh eks DPRD Kukar terkait kasus pidana. Namun, putusan akhir yang sudah berkekuatan hukum tetap oleh MA menyatakan hak martabat ketujuh eks DPRD itu harus dikembalikan. Faktanya, hingga sekarang hak tersebut belum diterima, seperti tunjangan perumahan, uang pengabdian, dan hak lainnya.
Total gugatan Marwan cs sekitar Rp 10 miliar. DPRD Kukar digugat Rp 8 Miliar sebagai tergugat I, sementara Bupati dan BPKAD Kukar digugat Rp 786 juta sebagai tergugat II dan III. “Intinya tidak tercapai kesepakatan dalam hal upaya perdamaian tersebut,” ungkap Agus saat dihubungi. (ami)