Namun, kata Tohari, DPMD menargetkan Musrenbangdes 2017 bisa digelar pada Juli mendatang. Sesuai aturan, kegiatan itu paling lambat digelar Juli setiap tahunnya. “Teman-teman di desa sudah menggelar Musdes bulan Mei lalu. Hasil Musdes akan disampaikan dan dibahas di Musrenbangdes,” ujarnya.
Menurut Tohari, setelah Musrenbangdes digelar, aparat desa diminta menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 2017.
“Kita harap aparatur desa bisa menuangkan potensi desa yang dimiliki dan mengusulkan program prioritas yang memang menjadi kewenangan pemerintah desa. Jangan usulkan jembatan antar desa karena itu kewenangan kecamatan,” ungkapnya.
“Pembangunan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) untuk masa enam tahun, sedangkan program pembangunan yang tertuang di RKPDes untuk pembangunan jangka waktu setahun. Pemerintah desa jangan sampai salah perencanaan,” pungkasnya. (ran)
Namun, kata Tohari, DPMD menargetkan Musrenbangdes 2017 bisa digelar pada Juli mendatang. Sesuai aturan, kegiatan itu paling lambat digelar Juli setiap tahunnya. “Teman-teman di desa sudah menggelar Musdes bulan Mei lalu. Hasil Musdes akan disampaikan dan dibahas di Musrenbangdes,” ujarnya.
Menurut Tohari, setelah Musrenbangdes digelar, aparat desa diminta menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) 2017.
“Kita harap aparatur desa bisa menuangkan potensi desa yang dimiliki dan mengusulkan program prioritas yang memang menjadi kewenangan pemerintah desa. Jangan usulkan jembatan antar desa karena itu kewenangan kecamatan,” ungkapnya.
“Pembangunan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) untuk masa enam tahun, sedangkan program pembangunan yang tertuang di RKPDes untuk pembangunan jangka waktu setahun. Pemerintah desa jangan sampai salah perencanaan,” pungkasnya. (ran)