TPP Ngadat, Ekonomi Seret

TENGGARONG – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kutai Kartanegara meminta Pemkab Kukar memprioritaskan belanja pengawai seperti pembayaran gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) untuk Pengawai Negeri Sipil (PNS).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kukar, Kamal Harpa. “Gaji dan TPP layak untuk diperjuangkan selama dana kas kita (pemkab, Red) mencukupi,” katanya, Rabu (27/12).

Sebab, akibat keterlambatan pembayaran TPP, perputaran ekonomi di Kukar kini terasa sangat lesu. Ini terlihat daya beli masyarakat Kukar yang turun drastis, baik pasar, dan pelaku ekonomi kecil rumahan yang gulung tikar.

“Salah satu penyebabnya adalah pendapatan penghasilan masyarakat Kukar yang sebagian besar PNS juga menurun, yakni sumbernya ialah gaji dan TPP,” bebernya. 

Untuk diketahui, TPP PNS Kukar tengah mengalami keterlambatan pembayaran selama tiga bulan, dari Oktober 2017 lalu. Keterlambatan ini membuat sekitar 16 ribu PNS Kukar belum mendapatkan haknya.

Kondisi ini dipengaruhi karena defisit anggaran Pemkab Kukar selama beberapa tahun ini. Selain itu, transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat juga kerap tertunda.

Menurut HIPMI, dalam kondisi saat ini perlu manajemen prioritas perencanaan dan belanja anggaran yang cenderung sangat kurang dari target perencanaan APBD sehingga pemerintah perlu cermat membaca ekonomi daerah secara makro. “Selain pihak ketiga (rekanan/kontraktor) dianggap penting juga memperhatikan tenaga PNS kita,” ungkapnya.

Kamal mengaku, secara global ekonomi Kukar memang turun karena dampak dari SDA yang menurun. Tinggal bagaimana mempersiapkan arah kebijakan ekonomi, dari SDA ke SDM dan sumber daya terbaharukan, misalnya pertanian dan pariwisata.

“Itu yang harus diperhatikan sekarang, pemerintah bijak dalam mengelola sektor terbarukan, pengembangan pertanian dan pariwisata harus lebih baik,” tegasnya. (ami)