Ini yang Harus Dilakukan Pemkab Saat DBH Seret

TENGGARONG- Di saat transfer dana bagi hasil (DBH) semakin seret dari pusat ke daerah, Kukar seharusnya melakukan sejumlah kebijakan strategis guna mensiasati pendapatan yang kian menurun.

“Transfer DBH sering molor,  dan nilainya tidak sesuai target,  seharusnya jangan anggarkan lagi proyek tahun jamak di APBD. Pemkab masih menganggarkan proyek tahun jamak di APBD 2018, seperti proyek pengerukan Sungai Belayan, “kata Dosen Fisipol Unikarta,  Toni Nurhadi,  kepada Koran Kaltim.

Selain itu,  proyek usulan DPRD juga harus dikurangi dari biasanya. Beberapa kegiatan perjalanan dinas yang tidak perlu juga harus dikurangi seperti kegiatan Bimtek di beberapa OPD yang tidak jelas tujuan dan manfaatnya bisa ditunda.

“Perjalanan Dinas serta Bimtek di beberapa OPD masih sering terjadi,  ini juga akan menjadi beban hutang jika transfer DBH bermasalah, “katanya. 

Toni menambahkan, mekanisme pencairan ADD juga harus diubah  menyesuaikan dengan pendapatan daerah. Kalau Kukar mendapatkan transfer DBH yang besar,  maka ADD yang diterima juga besar. Jika pendapatan daerah kecil,  maka ADD yang diterima juga kecil.

“Penyaluran ADD harus menyesuaikan dengan pendapatan daerah, ini menjadi penting di tengah keberlambatan ekonomi yang terjadi, “jelasnya. (ran)