Murdi menambahkan, predikat WBK yang disandang oleh OPD harus melalui beberapa penilaian yang disyaratkan Kemenpan RB, seperti pelayanan publik, program inovatif, tata pelaksanaan organisasi kerja, akuntabilitas publik, dan manajemen SDM. Ada penilaian pengungkit ada juga penilaian hasil yang telah dilakukan demi menuju WBK.
“Survei kepada masyarakat yang menerima secara langsung pelayanan juga jadi bahan penilaian tersendiri, apakah masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah atau belum,” jelasnya.
Kabag Humas dan Komunikasi Publik setkab Kukar, Dafip Haryanto mengatakan, pada tahun lalu prestasi serupa juga diraih oleh RSUD Aji Muhammad Parekesit. Rumah sakit kebanggaan warga Kukar itu telah memenuhi persyaratan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan bebas korupsi. (ran)
Murdi menambahkan, predikat WBK yang disandang oleh OPD harus melalui beberapa penilaian yang disyaratkan Kemenpan RB, seperti pelayanan publik, program inovatif, tata pelaksanaan organisasi kerja, akuntabilitas publik, dan manajemen SDM. Ada penilaian pengungkit ada juga penilaian hasil yang telah dilakukan demi menuju WBK.
“Survei kepada masyarakat yang menerima secara langsung pelayanan juga jadi bahan penilaian tersendiri, apakah masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah atau belum,” jelasnya.
Kabag Humas dan Komunikasi Publik setkab Kukar, Dafip Haryanto mengatakan, pada tahun lalu prestasi serupa juga diraih oleh RSUD Aji Muhammad Parekesit. Rumah sakit kebanggaan warga Kukar itu telah memenuhi persyaratan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan bebas korupsi. (ran)