Warga Muara Badak Demo DPRD Kukar

Ketua KNPI Muara Badak, Ahmad Yani mengatakan warga Muara Badak menuntut Pemkab Kukar pada akhir 2017 untuk membebaskan lahan seluas 1,8 hektare milik Rustam di Muara Badak Ilir untuk membangun TPI. Sebab rencana pembangunan TPI ini sudah ada sejak 2011, namun hingga sekarang belum juga dibangun.

“Sudah ada sekitar Rp 2 miliar dana Kukar untuk membuat DED dan perencanaan pembangunan TPI, tapi sampai sekarang lahan belum juga dibebaskan. Kami sudah komunikasi dengan DPRD Kaltim maupun DPR RI untuk mendapatkan bantuan pembangunan TPI, tapi bagaimana mau dibantu kalau lahannya belum selesai,” kata.

Ia mengatakan, KNPI dan beberapa organisasi kepemudaan pada 4 November 2016 sudah melaksanakan diskusi umum terkait penyelesaian lahan TPI yang dirancang sejak 2011 dengan mengundang DPRD Kukar, Dinas Perikanan, DPRD Provinsi dan Asisten Bupati Abrianto Amin.

Kesimpulan diskusi tersebut adanya kesepakatan bahwa pembangunan TPI harus dilaksanakan secepatnya dan pembebasan lahan dilaksanakan di 2017, sementara fisik TPI dikerjakan di 2018. Faktanya hingga akhir 2017 tidak ada realisasi pembebasan lahan tersebut.

“Ini bentuk bahwa kami sudah hilang kepercayaan pada pemkab terutama Dinas Perikanan karena tidak mampu menyelesaikan pembebasan lahan TPI itu,” beber Yani, sapaan akrabnya.

Selauin itu, kata dia, warga juga ingin mempertanyakan pembanguan TPI, apakah masuk skala prioritas atau tidak dan kapan akan diselesaikan. “Kami sebenarnya membantu pemerintah, di mana TPI ini menjadi program unggulan Gerbang Raja meningkatkan PAD Kukar,” tegasnya.

Aksi demo warga kemudian diterima Ketua DPRD Kukar Salehuddin didampingi Ketua Komisi II Andi Faisal, Anggota Komisi I Sudarmin, serta perwakilan Dinas Perikanan. “Kami baru dapat info bahwa nilai appraisal lahan TPI itu hanya Rp1,7 miliar, baru tahu sekarang,” beber Andi Faisal.

Dengan nilai itu, lanjut Andi Faisal, DPRD pasti akan mengalokasikan karena melihat potensi perikanan Muara Badak yang bahkan bisa mengalahkan TPI Selili di Samarinda. “Kami tidak mendapat usulan saat KUA PPAS APBD 2018 dibahas,” ungkapnya.

Salehuddin menambahkan, pembayaran lahan Rustam seluas 1,8 hektere untuk TPI bisa dibayarkan di akhir 2017 ini. Apalagi sudah ada post anggaran untuk pembebasan itu, namun jumlahnya belum diketahui.

“Karena perwakilan Dinas Perikanan Kukar tidak bawa data, maka kami agendakan pertemuan pada Rabu (20/12) pekan depan. Kami akan menghadirkan Kepala Dinas Perikanan dan BPKAD Kukar untuk memperjelas pembayaran lahan ini,” terangnya. (ami)

Warga Muara Badak Demo DPRD Kukar

Berita Terkait

Dugaan Korupsi KPU 2024, Kejari Kukar Siapkan Penyidikan

Karhutla Dekat Sekolah di Kahala Kukar, Siswa Diminta Waspadai ISPA

Antrean BBM Subsidi Mengular Tapi Pertamini Marak, Pertamina Sebut Pelanggaran Bisa Terjadi dari Berbagai Sisi

23 Pelajar Terjaring Razia Satpol PP, Ketua DPRD Kukar Pertanyakan Pengawasan

Tokoh Politik Senior Kaltim Asal Kukar Tutup Usia di Bogor

Batal Diturap, BPJN Siapkan Jembatan Rp65 Miliar Atasi Longsor di Jembayan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini