Narasumber lain adalah Plt Rektor Unikarta Erwinsyah dan mantan komisioner Bawaslu Kaltim Triyanto. Peserta FGD berasal dari organisasi masyarakat, kepemudaan, dan kemahasiswaan serta perwakilan Parpol.
Ratna menambahkan, masyarakat harus aktif ikut serta dalam pengawasan pemilu. “Dalam tugas pengawasan pemilu, Panwaslu penuh keterbatasan personel. Masyarakat harus ikut mengawasi pemilu nantinya, “ujarnya.
Ratna berpesan, pemimpin merupakan representasi rakyat yang memilihnya. Jadi, rakyatlah yang menentukan pemimpin terbaik di Kaltim. “Pemimpin Kaltim ke depannya tergantung rakyat Kaltim yang memilihnya, “pungkasnya.
Erwinsyah mengatakan, sukses pilkada suatu daerah dilihat dari berbagai aspek, harus sukses penyelenggaraan, sukses pengawasan, peserta pemilu taat aturan, serta pemilih yang partisipatif. “Yang penting dari pagelaran pemilu, taat terhadap aturan yang berlaku, “katanya.
Sementara, Triyanyo mengungkapkan, penyelenggara dapat dipidanakan jika melanggar aturan dan tidak menindaklanjuti laporan penyimpangan pemilu atas laporan masyarakat. (ran)
Narasumber lain adalah Plt Rektor Unikarta Erwinsyah dan mantan komisioner Bawaslu Kaltim Triyanto. Peserta FGD berasal dari organisasi masyarakat, kepemudaan, dan kemahasiswaan serta perwakilan Parpol.
Ratna menambahkan, masyarakat harus aktif ikut serta dalam pengawasan pemilu. “Dalam tugas pengawasan pemilu, Panwaslu penuh keterbatasan personel. Masyarakat harus ikut mengawasi pemilu nantinya, “ujarnya.
Ratna berpesan, pemimpin merupakan representasi rakyat yang memilihnya. Jadi, rakyatlah yang menentukan pemimpin terbaik di Kaltim. “Pemimpin Kaltim ke depannya tergantung rakyat Kaltim yang memilihnya, “pungkasnya.
Erwinsyah mengatakan, sukses pilkada suatu daerah dilihat dari berbagai aspek, harus sukses penyelenggaraan, sukses pengawasan, peserta pemilu taat aturan, serta pemilih yang partisipatif. “Yang penting dari pagelaran pemilu, taat terhadap aturan yang berlaku, “katanya.
Sementara, Triyanyo mengungkapkan, penyelenggara dapat dipidanakan jika melanggar aturan dan tidak menindaklanjuti laporan penyimpangan pemilu atas laporan masyarakat. (ran)