Ruas jalan tersebut dinilai menjadi solusi untuk mengatasi keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
Ketua DPRD Mahulu Devung Paran menyebut mereka sudah telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan jalan ruas Long Bagun–Long Pahangai dapat masuk dalam program nasional.
Perjuangan tersebut dilakukan melalui kunjungan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) di Balikpapan, DPRD Kalimantan Timur, hingga Komisi V DPR RI.
"Kami dari DPRD sudah melakukan kunjungan ke Balai Besar di Balikpapan, kemudian ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur bertemu Pak Ekti Immanuel, dan juga ke komisi lima DPR RI bertemu Pak Danang untuk mengusulkan pembangunan jalan ruas Long Bagun–Long Pahangai agar bisa direalisasikan," ujar Devung.
Usulan tersebut kini telah masuk dalam tahapan pembahasan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Sudah ada rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian PUPR. Saat ini usulan itu sudah masuk dalam tahapan pembahasan. Kita berdoa semoga bisa direalisasikan pada 2027," sebut Devung.
Pembangunan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini masyarakat di dua kecamatan tersebut masih menghadapi keterbatasan transportasi darat yang berdampak pada tingginya biaya logistik dan distribusi kebutuhan pokok.
Keberadaan jalan darat akan membuka keterisolasian wilayah, mempercepat pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan hulu Mahakam Ulu.
"Kelangkaan yang terjadi di dua kecamatan itu salah satunya disebabkan akses jalan kita yang belum memadai. Karena itu pembangunan ruas ini menjadi sangat penting bagi masyarakat," tegas Devung.
DPRD Mahulu berharap dukungan pemerintah pusat terus menguat sehingga pembangunan jalan menuju Long Pahangai dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Editor: Aspian Nur