2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menegaskan kalau peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila ini wajib dilaksanakan karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tetapi tidak hanya sebatas peringatan atau membacakan Pancasila saja, melainkan harus diimplementasikan dan realisasikan,” ujar Devung kepada awak media usai mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila di Tribun Ujoh Bilang, Senin (1/6/2026).
Satu diantara bentuk implementasi nilai Pancasila adalah memastikan pemerintah daerah hadir di tengah masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan yang didanai APBD.
“Dalam konteks pelaksanaannya, bagaimana pemerintah daerah hadir kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu melalui APBD yang dimiliki. APBD itu harus disalurkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Devung juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi secara nasional dan turut dirasakan oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Mahulu.
Hampir seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia menghadapi kondisi yang sama sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Memang seluruh daerah mengalami efisiensi. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh Presiden dan kabinetnya,” sebut Devung.
DPRD Mahulu tetap mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang dan toleransi bagi daerah-daerah yang masih membutuhkan dukungan anggaran besar untuk pembangunan.
“Kami tetap memperjuangkan supaya ada toleransi dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah, karena Mahulu masih sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan, baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur,” ujar Devung.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Mahulu berkomitmen mengawal penggunaan APBD agar tetap fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
“Sekecil apa pun APBD yang dimiliki Kabupaten Mahulu, harus dipastikan dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Itu yang menjadi tugas kami sebagai wakil rakyat,” pungkas Devung.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
