Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu, Markus Wan, menilai pemanfaatan kanal pengaduan resmi tersebut masih belum maksimal karena sebagian masyarakat belum familiar dengan sistem pelaporan berbasis digital.
Menurutnya, SP4N-LAPOR merupakan wadah resmi pemerintah yang terhubung dengan pengawasan Ombudsman, sehingga setiap laporan masyarakat memiliki jalur tindak lanjut yang jelas dan dapat dipantau.
“Ini wadah resmi pemerintah yang langsung diawasi Ombudsman. Kalau tidak direspons dengan baik tentu akan menjadi perhatian. Tetapi saya lihat masyarakat kita sendiri masih belum familiar menggunakan SP4N-LAPOR,” kata Markus Wan, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan, seluruh elemen masyarakat dapat mengakses platform tersebut, mulai dari warga biasa, organisasi masyarakat, karang taruna, hingga perangkat daerah.
Melalui sistem itu, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan di lapangan seperti kerusakan jalan, jembatan, listrik, jaringan internet, hingga ketersediaan obat-obatan.
“Siapa saja bisa akses. OPD bisa, masyarakat bisa, kelompok-kelompok masyarakat juga bisa semua,” ujarnya.
Markus menegaskan, berbeda dengan media sosial, setiap laporan di SP4N-LAPOR harus disertai identitas yang jelas serta bukti pendukung seperti foto dan lokasi kejadian. Hal itu dinilai penting agar laporan dapat diverifikasi dan segera ditindaklanjuti.
“Kalau di media sosial kadang ada akun tidak jelas. Kalau di SP4N-LAPOR tidak bisa begitu. Pelapor harus jelas identitasnya, laporannya juga jelas,” tegasnya.
Ia mencontohkan, apabila masyarakat menemukan jalan rusak atau jembatan bermasalah, laporan cukup disertai dokumentasi dan lokasi. Dengan begitu, instansi terkait dapat mengetahui persoalan yang terjadi dan mengambil langkah penanganan.
Selain sebagai media pengaduan, Markus menilai laporan masyarakat juga dapat menjadi bahan pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan riil Mahakam Ulu kepada pemerintah pusat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pembangunan.
“Nah, kalau kita sering melaporkan kondisi wilayah kita, pusat bisa melihat bahwa Mahakam Ulu memang perlu dukungan dana besar. Misalnya jalan rusak, jembatan rusak, layanan belum ada,” katanya.
Pemkab Mahulu berharap peningkatan partisipasi masyarakat melalui SP4N-LAPOR dapat mempercepat perbaikan pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah terpencil.
“Kami membuka diri. Kalau ada kendala atau belum paham cara menggunakan aplikasi ini, silakan berkomunikasi dengan Kominfo,” tutupnya.
Editor: Erwin