Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Mahulu Yohanes Andy Abeh mengungkapkan, berdasarkan informasi dari provinsi, total kemampuan keuangan mengalami penurunan signifikan.
“Pendapatan provinsi turun cukup besar, dari sekitar Rp20 Triliun menjadi Rp12 Triliun, ada pengurangan yang cukup berdampak terhadap transfer ke daerah,” kata Yohanes kepada Korankaltim.com Jumat (17/4/2026) hari ini.
Penurunan tersebut berimplikasi langsung terhadap alokasi Bankeu bagi kabupaten/kota, bahkan berpotensi tidak seluruhnya dapat diakomodir seperti tahun-tahun sebelumnya. Keterbatasan anggaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi Mahulu yang masih membutuhkan dukungan besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik.
“Mahulu masih sangat membutuhkan dukungan anggaran, khususnya untuk infrastruktur dan pembangunan fasilitas pemerintahan yang permanen,” paparnya.
Selain faktor eksternal, Yohanes juga mengakui masih adanya kendala internal dalam pengusulan program, terutama terkait kesiapan administrasi atau readiness criteria yang belum optimal. “Sering kali usulan kami belum dilengkapi perencanaan yang matang, sehingga tidak bisa diakomodir oleh provinsi,” jelas Yohanes lagi.
Sebagai langkah perbaikan, Pemkab Mahulu akan memperkuat strategi perencanaan dengan menyiapkan seluruh persyaratan teknis sejak awal.
Hal ini dilakukan agar setiap usulan yang diajukan benar-benar siap dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pemkab juga telah membentuk forum khusus untuk menyelaraskan perencanaan pembiayaan, baik melalui Bankeu provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan dalam lima tahun ke depan arah pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran dapat lebih terarah dan terukur.
“Kami ingin ke depan tidak ada lagi usulan yang ditolak karena belum siap. Semua harus sudah direncanakan dengan matang sejak awal,” tutup Yohanes.
Editor: Aspian Nur