Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Dinas Sosial Mahulu Zita Devung Paran mengatakan, pihaknya menjadikan arahan pimpinan daerah sebagai motivasi untuk mempercepat pemenuhan indikator KLA.
“Ini menjadi motivasi bagi kami agar target Kabupaten Layak Anak bisa tercapai dan terlaksana dengan baik,” kata Zita.
Dalam upaya percepatan tersebut, pemerintah daerah akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) serta pendampingan bersama pemerintah provinsi dan tim ahli.
“Untuk percepatan, kita akan mengikuti bimtek di provinsi dan juga melakukan pendampingan bersama tim ahli yang sudah disepakati,” sebutnya.
Namun Zita mengakui masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan fasilitas pendukung yang ramah anak.
Diantaranya adalah masih minimnya gedung perkantoran yang menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, seperti jalur khusus kursi roda. Selain itu, fasilitas dasar seperti toilet ramah anak juga belum tersedia secara memadai.
“Seharusnya ada pemisahan toilet laki-laki dan perempuan, serta toilet khusus anak. Itu masih menjadi catatan kita,” jelasnya.
Kendala lain juga terlihat pada belum optimalnya penyediaan ruang bermain ramah anak yang sesuai indikator. Menurutnya, ruang bermain yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar, seperti dilengkapi sarana edukasi maupun fasilitas pendukung lainnya.
Selain aspek infrastruktur, tantangan juga muncul dalam pembentukan kelembagaan di tingkat bawah, seperti forum anak hingga ke tingkat kampung.
Meskipun sosialisasi telah dilakukan di seluruh kecamatan, realisasi pembentukan forum anak di tingkat desa masih belum maksimal, salah satunya karena keterbatasan anggaran.
“Forum anak sudah kami dorong sampai ke tingkat desa, namun implementasinya masih terkendala, terutama dari sisi anggaran,” ungkapnya.
Editor: Aspian Nur