Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Penurunan Kemiskinan yang berlangsung di ruang rapat Diklat Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badang Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kubar Sulhendi mengatakan, upaya penurunan kemiskinan kini difokuskan pada ketepatan data serta sasaran penerima manfaat. Berdasarkan data DTSEN desil 1 tahun 2025, terdapat 16.361 jiwa atau 5.758 kepala keluarga yang masuk kategori miskin dan tersebar di 16 kecamatan. “Intervensi harus berbasis data. Program yang dijalankan tidak boleh meleset dari sasaran agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Sulhendi kepada Korankaltim.com.
Menurutnya, berbagai program penanganan telah berjalan, namun masih perlu diperkuat melalui sinkronisasi dan evaluasi agar lebih efektif. Tanpa perbaikan tersebut, intervensi berpotensi tidak maksimal. Sejumlah faktor turut memengaruhi masih tingginya angka kemiskinan di Kubar, di antaranya keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum merata, serta pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. “Selain itu, persoalan tata kelola dan lemahnya monitoring juga harus dibenahi,” sebut Sulhendi lagi.
Bupati Kubar Frederick Edwin menyebut tingginya angka kemiskinan menjadi pekerjaan rumah serius yang harus segera ditangani. Ia menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 5 persen sesuai target pembangunan daerah. “Saat ini Kubar masih di angka 8,72 persen dan menjadi yang kedua tertinggi di Kaltim. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk segera diturunkan,” tegasnya.
Sejumlah persoalan yang turut memengaruhi kondisi tersebut, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan yang belum merata, hingga pertumbuhan ekonomi yang belum dirasakan secara menyeluruh. “Masalah tata kelola, lemahnya monitoring, dan ketidaktepatan sasaran juga harus dibenahi. Program tidak boleh lagi meleset dari masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” sebut Edwin.
Edwin juga menekankan pentingnya sinkronisasi program lintas perangkat daerah agar intervensi tidak tumpang tindih dan lebih tepat sasaran. Dengan penguatan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Kubar berharap upaya penurunan kemiskinan tidak hanya berjalan sebagai agenda rutin, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Aspian Nur