Bidik Kemandirian Pangan, Eksekutif–Legislatif Mahulu Kompak Dorong Lahan 10 Hektare

DPRD Mahulu juga menyatakan dukungan penuh terhadap program lahan 10 hektare per desa yang digagas pemerintah daerah, dengan fokus yang sama, mengurangi ketergantungan beras dari luar sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

‎‎Bupati Mahulu Angela Idang Belawan sebelumnya menegaskan skema lahan pangan tersebut tetap menjadi prioritas dalam strategi ketahanan pangan daerah.

Ditengah budaya masyarakat yang selama ini identik dengan sistem berladang, pengembangan sawah menetap memang menjadi tantangan tersendiri. ‎“Semua tahu budaya Mahulu berladang. Tapi kalau sawah berhasil, apalagi bisa panen dua kali setahun, tentu masyarakat juga akan semakin antusias,” kata Angela.

‎Leberhasilan percontohan akan menjadi kunci membangun kepercayaan masyarakat. ‎Selain beras, sebagian lahan juga diarahkan untuk jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak yang mulai berkembang di Mahulu. ‎“Kalau diproduksi sendiri kan lebih hemat. Tidak hanya mengurangi biaya, tapi juga saling terhubung antara pertanian dan peternakan,” ungkapnya.

‎

‎Dukungan terhadap arah kebijakan tersebut datang dari Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran. Lembaganya siap mengawal program ketahanan pangan, terutama dari sisi penganggaran, meski daerah tengah menghadapi dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

‎‎“Untuk ketahanan pangan, kami ada Komisi II yang bermitra dengan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) . Ke depan kami akan fokus pada anggaran. Karena ada efisiensi dari pemerintah pusat, DTU kita berkurang, kemungkinan akan ada revisi RKPD, tapi ketahanan pangan tetap jadi prioritas,” kata Devung Sabtu (21/2/2026).

‎‎Devung menilai pengurangan transfer pusat seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk berinovasi. ‎Menurutnya, sektor pertanian memiliki peluang besar menjadi sumber penguatan PAD Mahulu ke depan. ‎“Kita tahu tujuan pusat mengurangi transfer agar daerah berinovasi. Mudah-mudahan PAD Mahulu bisa bersumber dari pertanian,” sebut Devung.

‎‎Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini mengarah pada satu tujuan bersama, membangun fondasi kemandirian pangan yang berdampak langsung pada ekonomi lokal.

‎Program 10 hektare per desa bukan sekadar soal menanam padi atau jagung, tetapi juga tentang membangun sistem produksi yang terintegrasi, menekan biaya distribusi, serta memperkuat daya tahan fiskal daerah.

‎‎Dengan komitmen bersama tersebut, Mahulu menargetkan ketahanan pangan tidak lagi sebatas wacana, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perbatasan itu.

‎

Editor: Aspian Nur

Bidik Kemandirian Pangan, Eksekutif–Legislatif Mahulu Kompak Dorong Lahan 10 Hektare

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini