Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar sosialisasi penataan perizinan dan keselamatan lalu lintas Sungai Mahakam di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sendawar, Kamis (5/1/2026).
1 menit baca1 kali dibaca

Penulis: Kusmas Riadi
KORANKALTIM.COM, SENDAWAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menggelar sosialisasi penataan perizinan dan keselamatan lalu lintas Sungai Mahakam di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sendawar, Kamis (5/1/2026).
Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi sarana penyamaan pemahaman seluruh pihak terkait dalam pengelolaan lalu lintas sungai.
Dalam sosialisasi disampaikan pengawasan, keselamatan, serta perizinan pelayaran sungai kini dikoordinasikan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Penataan ini dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas pelayaran memiliki kepastian hukum dan memenuhi standar keselamatan.
Bupati Kubar Frederick Edwin menyampaikan bahwa Sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur, termasuk Kubar. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi, khususnya angkutan ponton dan tongkang.
Seiring meningkatnya aktivitas tersebut, berbagai risiko turut muncul, mulai dari ancaman keselamatan pelayaran, kerusakan lingkungan, hingga sedimentasi yang berpotensi mengganggu alur sungai. Karena itu, penataan dinilai penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring dengan terjaganya keselamatan dan kelestarian sungai.
“Sungai Mahakam harus ditata dengan baik agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kubar, Nopandel, menjelaskan sistem perizinan pelayaran saat ini telah berbasis aplikasi.
“Dengan sistem perizinan berbasis aplikasi, seluruh aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam diharapkan lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” bebernya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan KSOP Kelas I Samarinda, Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, unsur TNI-Polri, kejaksaan, lembaga adat, pemerintah Kecamatan, serta perusahaan yang beraktivitas di sepanjang Sungai Mahakam.
Melalui kegiatan ini, diharapkan menjadi sarana penyamaan pemahaman seluruh pihak terkait dalam pengelolaan lalu lintas sungai.
Dalam sosialisasi disampaikan pengawasan, keselamatan, serta perizinan pelayaran sungai kini dikoordinasikan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Penataan ini dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas pelayaran memiliki kepastian hukum dan memenuhi standar keselamatan.
Bupati Kubar Frederick Edwin menyampaikan bahwa Sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur, termasuk Kubar. Sungai tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga menopang aktivitas ekonomi, khususnya angkutan ponton dan tongkang.
Seiring meningkatnya aktivitas tersebut, berbagai risiko turut muncul, mulai dari ancaman keselamatan pelayaran, kerusakan lingkungan, hingga sedimentasi yang berpotensi mengganggu alur sungai. Karena itu, penataan dinilai penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan seiring dengan terjaganya keselamatan dan kelestarian sungai.

“Sungai Mahakam harus ditata dengan baik agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Kabupaten Kubar, Nopandel, menjelaskan sistem perizinan pelayaran saat ini telah berbasis aplikasi.
“Dengan sistem perizinan berbasis aplikasi, seluruh aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam diharapkan lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” bebernya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan KSOP Kelas I Samarinda, Distrik Navigasi Kelas I Samarinda, unsur TNI-Polri, kejaksaan, lembaga adat, pemerintah Kecamatan, serta perusahaan yang beraktivitas di sepanjang Sungai Mahakam.






127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG