Penyesuaian tersebut dinilai penting untuk menghindari selisih signifikan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Pemda Mahulu menilai perbedaan harga yang tidak sesuai dengan kondisi aktual dapat berdampak pada efektivitas program pemerintah.
Oleh karena itu, penyusunan standar harga satuan perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk faktor geografis dan aksesibilitas daerah.
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan Peraturan Presiden Tahun 2025 tentang penyusunan standar harga satuan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kembali.
Menurutnya, terdapat sejumlah komponen harga yang saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi di lapangan.
“Penyesuaian standar harga ini penting agar perencanaan anggaran kita lebih akurat. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan pemerintah bisa berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan,” ujar Suhuk, Minggu, (25/1/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan penyesuaian tersebut akan diberlakukan untuk seluruh komponen harga, baik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat maupun sistem administrasi pemerintahan.
Pemda Mahulu juga menilai kesesuaian standar harga satuan berpengaruh terhadap tertib pengelolaan keuangan daerah. Standar yang realistis dinilai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas belanja daerah.
“Semua perangkat daerah sudah kita instruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap standar harga yang selama ini digunakan. Evaluasi itu akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berikutnya,” tegasnya.
Melalui penerapan Peraturan Presiden Tahun 2025 tersebut, Pemda Mahulu berharap pengelolaan anggaran daerah semakin tepat sasaran dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Mahakam Ulu.
Editor: Erwin