2 menit baca1 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Mahakam Ulu mengakui masih terbatasnya fasilitas pendukung pemotongan hewan di kabupaten tersebut.
Meski begitu pemerintah setempat memastikan pengawasan terhadap peredaran hewan tetap dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan masyarakat.
Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Perkebunan DKPP Mahulu Jimmy Herman menjelaskan, setiap hewan yang masuk dari luar daerah wajib melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
Hal ini menjadi syarat utama sebelum hewan diperbolehkan diedarkan atau dikonsumsi masyarakat. “Seperti yang disampaikan tadi, sebelum hewan masuk dari luar, harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Harus ada keterangan hewan tersebut sehat dan layak untuk dikonsumsi,” ujar Jimmy kepada awak media, Rabu, (21/1/2026).
Namun sampai saat ini Mahakam Ulu belum memiliki fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) maupun Fasilitas Pemotongan Hewan (FPH) yang memadai, termasuk tenaga bersertifikat seperti juru sembelih hewan (Juleha).
“Di Mahulu belum punya rumah pemotongan hewan maupun fasilitas pemotongan hewan seperti di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, DKPP Mahulu memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Menurut Jimmy, sejumlah warga telah mendapatkan pelatihan dasar, khususnya mereka yang biasa melakukan penyembelihan hewan di rumah-rumah ibadah pada momen hari besar keagamaan.
“Yang ada setahu saya itu biasanya di rumah-rumah ibadah. Saat hari besar keagamaan, mereka yang sudah dilatih itulah yang melakukan penyembelihan,” papar Jimmy.
Terkait pengembangan sektor peternakan, Jimmy menyebut terdapat potensi di wilayah hilir Mahakam Ulu, seperti di kawasan Mataliba atau Tripari yang dinilai cocok untuk pengembangan ternak.
Program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong pengembangan korporasi ternak terpadu dengan sektor Perkebunan juga jadi sorotan.
“Dari provinsi ada program korporasi ternak yang dikaitkan dengan perkebunan, misalnya sawit sebagai sumber pakan ternak. Ini cocok karena ternak besar memang membutuhkan lahan luas untuk mencukupi kebutuhan pakannya,” jelasnya.
DKPP Mahulu berharap ke depan dukungan infrastruktur, fasilitas pemotongan hewan, serta pengembangan peternakan terpadu dapat ditingkatkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan, mendukung ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian sektor peternakan di wilayah perbatasan.
Editor: Aspian Nur
Meski begitu pemerintah setempat memastikan pengawasan terhadap peredaran hewan tetap dilakukan untuk menjamin keamanan dan kesehatan pangan masyarakat.
Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Perkebunan DKPP Mahulu Jimmy Herman menjelaskan, setiap hewan yang masuk dari luar daerah wajib melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.
Hal ini menjadi syarat utama sebelum hewan diperbolehkan diedarkan atau dikonsumsi masyarakat. “Seperti yang disampaikan tadi, sebelum hewan masuk dari luar, harus ada pemeriksaan terlebih dahulu. Harus ada keterangan hewan tersebut sehat dan layak untuk dikonsumsi,” ujar Jimmy kepada awak media, Rabu, (21/1/2026).
Namun sampai saat ini Mahakam Ulu belum memiliki fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) maupun Fasilitas Pemotongan Hewan (FPH) yang memadai, termasuk tenaga bersertifikat seperti juru sembelih hewan (Juleha).
“Di Mahulu belum punya rumah pemotongan hewan maupun fasilitas pemotongan hewan seperti di kabupaten dan kota lain,” jelasnya.
Sebagai solusi sementara, DKPP Mahulu memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat. Menurut Jimmy, sejumlah warga telah mendapatkan pelatihan dasar, khususnya mereka yang biasa melakukan penyembelihan hewan di rumah-rumah ibadah pada momen hari besar keagamaan.
“Yang ada setahu saya itu biasanya di rumah-rumah ibadah. Saat hari besar keagamaan, mereka yang sudah dilatih itulah yang melakukan penyembelihan,” papar Jimmy.
Terkait pengembangan sektor peternakan, Jimmy menyebut terdapat potensi di wilayah hilir Mahakam Ulu, seperti di kawasan Mataliba atau Tripari yang dinilai cocok untuk pengembangan ternak.
Program dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong pengembangan korporasi ternak terpadu dengan sektor Perkebunan juga jadi sorotan.
“Dari provinsi ada program korporasi ternak yang dikaitkan dengan perkebunan, misalnya sawit sebagai sumber pakan ternak. Ini cocok karena ternak besar memang membutuhkan lahan luas untuk mencukupi kebutuhan pakannya,” jelasnya.
DKPP Mahulu berharap ke depan dukungan infrastruktur, fasilitas pemotongan hewan, serta pengembangan peternakan terpadu dapat ditingkatkan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan pangan, mendukung ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian sektor peternakan di wilayah perbatasan.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
