2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Julika Hengin
KORANKALTIM.COM, UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tengah dihadapkan pada tantangan fiskal akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Dari total proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,031 Triliun, sekitar 83,84 persen masih bersumber dari transfer pusat.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan yang menegaskan pentingnya kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja publik.
“Naik turunnya dana transfer pusat sangat memengaruhi APBD Mahakam Ulu. Karena itu, sudah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan sumber pendapatan baru,” tegas Angela dalam penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu Senin (10/11/2025) hari ini.
PAD Mahakam Ulu tahun depan hanya menyumbang sekitar 2,32 persen dari total pendapatan daerah, atau sekitar Rp19,08 Miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,596 Triliun.
Untuk menutup selisih defisit, pemerintah akan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya senilai Rp564,78 Miliar.
Kedepan pemerintah akan lebih memprioritaskan belanja wajib dan belanja yang langsung berdampak pada masyarakat, serta menekan belanja penunjang agar APBD tetap efisien dan produktif.
Angela juga menyoroti penyusunan APBD 2026 berlangsung di masa transisi antara RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025–2029, sehingga memiliki nilai strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. “APBD 2026 menjadi titik awal pembangunan yang akan berpedoman pada RPJMD 2025–2029,” jelasnya.
Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh, serta pembentukan dua OPD baru yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, yang menjadi amanat peraturan perundangan.
Apresiasi diberikan Angela terhadap kerja sama DPRD Mahulu dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah. Ia menilai, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan fiskal daerah dapat berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.
“Hubungan yang baik dan saling melengkapi antara pemerintah dan DPRD menjadi fondasi kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” papar Angela.
Angela berharap seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026 berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kebijakan keuangan yang realistis, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
