Salah satu perhatian utama adalah bangunan baru yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) namun belum bisa digunakan karena mengalami penurunan struktur atau amblas.
“Di peninjauan kita di rumah sakit ada beberapa bagian yang memang harus menjadi perhatian prioritas kita, terutama bangunan yang baru jadi dari sumber anggaran DAK itu, di mana gedungnya tidak bisa digunakan karena dasarnya amblas,” ujar Devung saat dikonfirmasi, Minggu, (12/10/2025).
Ia menyampaikan, DPRD akan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan bersama Dinas Kesehatan untuk membahas solusi terhadap kondisi gedung tersebut.
Gedung itu semula direncanakan menjadi fasilitas perawatan anak (picu-nicu). Selain itu, pihaknya juga menemukan sejumlah kerusakan lain seperti plafon yang runtuh dan bangunan rawat inap yang retak.
Berdasarkan penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RS GSM, perbaikan plafon sudah dianggarkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun ini.
Sementara bangunan yang retak dinyatakan tidak layak digunakan sesuai surat dari Dinas PUPR.
“Dengan sudah diketuknya APBD-P, tentu ada hal-hal besar yang belum bisa diakomodir karena sifatnya penyesuaian. Untuk pekerjaan fisik di atas Rp200 juta, nanti akan kita perjuangkan di anggaran murni tahun 2026,” jelasnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Devung menilai layanan RS GSM sudah berjalan cukup baik. Meskipun jumlah pasien kini menurun akibat regulasi BPJS yang mewajibkan pasien dirujuk dari puskesmas terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit.
“Pelayanan sudah lumayan maksimal, hanya saja sistem BPJS membuat siklus pasien di rumah sakit lebih sepi dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Selain meninjau RS GSM, DPRD Mahulu juga memantau progres pembangunan Bandara Ujoh Bilang. Devung mengapresiasi capaian hingga kini, terutama untuk runway yang sudah mencapai 94 persen.
“Kalau kita lihat dari presentasi dan gambar yang disampaikan kepada DPRD, progres runway sudah 94 persen. Memang masih ada pekerjaan terminal yang baru 11 persen, tapi material sudah ada di lokasi dan kontrak masih berjalan 80 hari lagi,” terang Devung.
Ia menegaskan, DPRD akan terus melakukan pengawasan agar proyek strategis tersebut rampung sesuai target.
“Anggaran pembangunan bandara ini besar, lebih dari Rp230 miliar. Jadi harus jadi prioritas pengawasan supaya selesai tepat waktu dan segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mahakam Ulu,” tutupnya.
Editor: Erwin