Capaian ini menempatkan Kubar sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi kedua di Kalimantan Timur (Kaltim). Kenaikan ini dipandang sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kebijakan untuk tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga menyasar langsung akar permasalahan di tingkat keluarga.
Kepala Dinas P2KBP3A Kubar, Sukwanto, menyebut terdapat 4.513 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 16 kecamatan.
Kecamatan Barong Tongkok mencatat jumlah tertinggi dengan 982 keluarga, disusul Linggang Bigung 592 keluarga dan Muara Pahu 460 keluarga. Menurutnya, pola penanganan yang diterapkan selama ini belum secara tepat menyasar keluarga berisiko.
“Perencanaan dan intervensi perangkat daerah banyak tertuju pada lokus stunting, tetapi minim atau bahkan tidak menyentuh keluarga yang benar-benar berisiko. Ini yang harus diubah,” tegasnya, Rabu (16/7/2025).
Penyebab stunting di Kubar tidak hanya terkait gizi buruk, tetapi juga pola asuh yang keliru, buruknya sanitasi, hingga budaya masyarakat yang enggan membawa ibu hamil dan balita ke posyandu secara rutin. Hal ini diperparah oleh belum optimalnya peran balai penyuluhan KB yang tersebar di tiap kecamatan.
“Balai penyuluhan harus berfungsi maksimal sebagai pusat edukasi dan intervensi. Dukungan penganggaran dan perhatian terhadap kader serta penyuluh yang bekerja di garis depan juga sangat penting,” lanjutnya.
Upaya penanganan stunting kembali ditekankan dalam Rapat Koordinasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang digelar Pemkab Kubar di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, hari ini. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari unsur pemerintah, kesehatan, dan tokoh masyarakat.
Wakil Bupati Kubar, Nanang Adriani, menyatakan bahwa upaya menurunkan angka stunting membutuhkan kerja kolektif yang konsisten.
“Kami optimis, dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, target penurunan stunting dapat tercapai. GENTING bukan hanya soal bantuan, tapi soal pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai, menyampaikan bahwa pencegahan jauh lebih penting dibanding upaya perbaikan.
“Stunting itu permanen. Kalau sudah terjadi, sangat sulit diperbaiki. Maka pendekatan paling masuk akal adalah mencegah sejak awal,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan angka stunting di Kutai Barat turun menjadi 20 persen pada tahun 2026, sejalan dengan target nasional sebesar 14 persen. Namun, dengan tren yang terus meningkat diperlukan strategi baru yang menyentuh langsung perilaku, kesadaran, serta lingkungan hidup keluarga berisiko.
“Ini bukan hanya soal data dan anggaran, tetapi soal bagaimana kita hadir langsung di tengah keluarga yang membutuhkan intervensi. Perubahan pendekatan adalah kunci,” tutup Sukwanto.
Editor: Erwin
