Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan Mahulu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ini merupakan kunjungan keduanya ke Mahulu. Sebelumnya, ia telah mengunjungi daerah tersebut saat belum dilantik sebagai gubernur. Dalam perjalanan darat yang cukup melelahkan, ia menyusuri jalur dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga ke Mahulu, melewati kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan, perjalanan kala itu memakan waktu lebih dari 12 jam, menunjukkan betapa sulitnya akses menuju Mahulu.
Rudy Mas’ud menilai kondisi infrastruktur jalan di Mahulu merupakan yang paling tertinggal dibandingkan daerah lain di Kaltim. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa peningkatan akses jalan menuju Mahulu akan menjadi salah satu skala prioritas jajaranya.
“Saya sudah mengalokasikan sekitar Rp400 miliar di APBD untuk membangun konektivitas jalan ke Mahulu,” katanya.
Lanjutnya, pembangunan infrastruktur di Mahulu bukan hanya untuk kepentingan daerah, melainkan juga bagian dari strategi nasional karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia.
Ia menyebut Mahulu sebagai bagian dari jaringan konektivitas lintas Kalimantan yang menghubungkan Kaltim, Kalbar, Kalteng hingga Kaltara.
Gubernur juga mengungkapkan bahwa masih terdapat 280 Km wilayah perbatasan yang belum terjangkau oleh personel TNI dan Polri karena tidak adanya akses jalan. Hal ini berisiko terhadap keamanan dan distribusi logistik di daerah perbatasan.
Ia menegaskan pembangunan infrastruktur ini mendesak demi mempercepat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Apari yang telah direncanakan.
“Dalam waktu paling lambat dua tahun, PLBN Long Apari harus terkoneksi dengan wilayah Malaysia,” ujar Rudy.
Tak hanya itu, menurutnya Malinau di Kalimantan Utara pun sangat bergantung pada akses jalan melalui Mahulu, meskipun akses tersebut masih sangat terbatas dan memakan waktu hingga satu minggu.
Oleh karenanya, pembangunan jalan rigid (beton) menjadi pilihan utama karena kondisi tanah di Mahulu yang labil, rawa, serta curah hujan yang tinggi.
Ia pun telah berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional agar seluruh proyek jalan di Kaltim menggunakan sistem rigid untuk ketahanan jangka panjang.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyoroti alokasi anggaran daerah yang masih sangat terbatas. Ia menyebut bahwa dari total PAD Kaltim sekitar Rp6 triliun, hanya sekitar 30 persen yang bisa digunakan oleh provinsi karena sisanya merupakan dana bagi hasil untuk kabupaten/kota. Sayangnya, Mahulu hanya mendapat porsi kecil akibat rendahnya nilai PAD yang dipengaruhi buruknya akses jalan.
Gubernur menambahkan bahwa semangat membangun infrastruktur adalah warisan dari Presiden Joko Widodo. Ia ingin menjadi “Gubernur Infrastruktur” dengan fokus pada pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan di Kaltim.
“Kalau infrastruktur tidak ada, jangan mimpi bangun rumah sakit, sekolah atau UMKM,” pungkasnya.
Editor: Erwin