Dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa proses penyusunan RKPD telah melalui beberapa tahapan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kampung, dilanjutkan ke tingkat kecamatan, hingga dibahas dalam forum publik dan di tingkat kabupaten.
Setiap program yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan tetap harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disusun.
Selain itu, Yohanes juga menegaskan bahwa meskipun semua rencana yang diusulkan penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, karena keterbatasan anggaran, penentuan skala prioritas menjadi sangat diperlukan.
Terkait sekitar 519 pokok pikiran (pokir) yang diajukan DPRD Mahulu, Yohanes menjelaskan bahwa jika setiap pokir dialokasikan Rp1 miliar, maka total anggarannya bisa mencapai Rp519 miliar. Sementara jika anggaran per pokir ditetapkan Rp200 juta, maka total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar.
“Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Dewan bahwa apapun yang kita susun ini adalah untuk memecahkan masalah di masyarakat. Tentu harus memperhatikan juga RPJMD yang telah kita susun,” katanya.
Maka menurut Yohanes dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas, hal ini juga penting didiskusikan dalam forum seperti Musrenbang yang menjadi penting untuk menentukan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Nah, semua yang kita inginkan, yang kita butuhkan, kita bangun, sebenarnya kalau uangnya cukup, kita bangun semua,” ujarnya.
“Sementara uang kita juga tidak cukup. Oleh sebab itu, karena keterbatasan ini, maka perlu didiskusikan bersama melalui forum seperti ini, supaya kita dapat menentukan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Yohanes Avun menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perencanaan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antar lembaga.
Karena menurutnya, kepentingan masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan politik. Ia mengingatkan bahwa politik sejatinya untuk menjaga hak-hak masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Jangan ada istilah saling tidak sinkron antar lembaga. Jadi, harus sinkron. Kita kesampingkan urusan politik tetapi yang kita utamakan adalah kepentingan masyarakat,” tegasnya.
“Karena politik itu ya untuk masyarakat, bukan untuk pribadi. Politik itu adalah untuk menjaga hak-hak masyarakat. Itu tujuannya,” tambahnya.
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan bisa berdiskusi bersama dalam menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan kembali arahan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, dalam sambutannya yang ia bacakan pada Musrenbang tingkat kabupaten, Selasa (25/3/2025).
Disebutkan bahwa pembangunan Mahulu tahun 2021-2026 berfokus pada pemerataan kualitas sumber daya manusia di semua bidang, pemerataan infrastruktur dasar, serta konektivitas telekomunikasi.
Selain itu, penguatan pasar untuk memasarkan produk masyarakat, kelancaran distribusi kebutuhan pokok, peningkatan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan, optimalisasi pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani, serta pengawasan dan pembinaan dalam menciptakan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten Mahulu berharap melalui forum Musrenbang yang sudah diselenggarakan, Selasa (25/3/2025) kemarin, perencanaan pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
Editor: Erwin