Hal ini disampaikannya dalam penyampaian samburan di kegiatan pendampingan penyusunan dokumen SAKIP di Ballroom Kantor Bupati Lantai 3 di Ujoh Bilang Senin (17/3/2025) hari ini.
Bonifasius menekankan setiap instansi pemerintah harus menjalankan SAKIP dengan sungguh-sungguh dan konsisten.
"Sistem ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," jelas Bonifasius.
SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan ini mengamanatkan pemerintah untuk membangun sistem yang dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program secara transparan dan berorientasi pada hasil (result-oriented government).
Peraturan ini memberikan panduan dalam melakukan evaluasi kinerja guna menilai efektivitas program yang telah dijalankan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi.
“Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kita dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujar Boni.
Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan dalam mengelompokkan instansi berdasarkan capaian kinerjanya.
Penjenjangan ini penting untuk mengetahui instansi mana yang telah menunjukkan kinerja baik dan mana yang masih perlu ditingkatkan.
Implementasi SAKIP yang baik tidak hanya bermanfaat bagi efektivitas pemerintahan, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat melihat sejauh mana program pemerintah berjalan sesuai dengan yang dijanjikan.
SAKIP bukan hanya sekadar pemenuhan aturan, tetapi harus benar-benar menjadi budaya kerja di setiap instansi. Karena itu Boni meminta seluruh jajaran pemerintahan di Mahakam Ulu untuk berkomitmen dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kerja.
Sebagai langkah konkret, Bonifasius mendorong setiap instansi di Mahakam Ulu untuk lebih terbuka dalam menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat.
Diharapkan adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami dan menerapkan SAKIP secara maksimal.
Bonifasius berharap dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak, implementasi SAKIP di Kabupaten Mahakam Ulu dapat berjalan dengan baik.
"Mari bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional demi kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu,” ucap Bonifasius.
Editor: Aspian Nur