Kristina menegaskan bahwa masih banyak keterbatasan yang ditemukan, baik dalam hal pengelolaan data maupun penyusunan program. Keterbatasan ini berdampak pada hasil penilaian kinerja OPD oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Masih banyak kekurangan dalam pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan tim penilai. Banyak indikator outcome dan output di Dokumen Kebijakan dan Indikatif Rencana Kerja (DKIRI) yang kosong dan tidak memberikan gambaran jelas mengenai target yang ingin dicapai," ungkapnya saat diwawancara Senin, (30/9/2024).
Menurut Kristina, permasalahan tersebut sering kali muncul dalam laporan evaluasi. Bahkan, saat dilakukan asistensi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) baru-baru ini, masih ditemukan hal-hal serupa yang belum terselesaikan.
"Kami berharap ke depan bagian terkait, baik dari Ortal maupun Bappeda, bisa bekerja sama lebih baik, termasuk dengan aplikasi Simak ID untuk memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan program," tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama di setiap OPD untuk mematuhi SOP yang ada, terutama dalam penyusunan program yang sesuai dengan visi-misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Menurutnya, jika semua unsur di OPD dilibatkan dalam proses perencanaan, kekeliruan seperti yang terjadi selama ini dapat diminimalkan.
"Saya harap pimpinan OPD lebih konsisten dan menjalankan perencanaan sesuai SOP agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan tidak ada kesalahan yang terlalu jauh dalam pelaksanaan program," tutup Kristina.
Hal tersebut juga, menurutnya, adalah bagian refleksi mendalam terhadap upaya yang sudah dilakukan, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan, dengan harapan ada perbaikan dalam proses perencanaan dan pengelolaan program di masa mendatang.
Editor: Supiansyah