Penjagaan pada TPS dilakukan sejak awal utamanya untuk pemilih-pemilih pemula yang bisa saja rawan diatur oleh beberapa oknum untuk secara paksa memilih seorang yang dipilih oleh oknum tertentu di TPS mengingat pemilih muda belum bisa menentukan track record seorang calon pemimpin yang menurut mereka baik untuk membawa perubahan.
Sekretaris KPU Mahulu M Akbar Taha saat dikonfirmasi Korankaltim.com Rabu (7/2/2024) hari ini menjelaskan, saat melakukan rekrutmen anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) sejak awal sudah memilih yang memiliki integritas dan pengalaman saat di TPS. "Kami sejak awal melihat anggota KPPS yang mempunyai kemampuan bahkan sudah berpengalaman, tapi ada juga yang baru," jelas Akbar.
KPU Mahulu juga melibatkan pihak-pihak terkait dalam memberikan pengawasan di TPS melalui Panwaslu maupun Panwascam.
KPU Mahulu juga meminta kepada pihak media untuk segera melapor jika ada oknum-oknum yang memaksa pemilih untuk memilih sesuai dengan apa yang mereka tentukan.
"Intinya tidak boleh ada yang ditindas. Karena sekecil pun ditindas itu bisa jadi masalah dan bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi intinya hak masyarakat untuk datang dengan kerelaannya, artinya memilih dengan tenang. Sesuai dengan pilihannya. Tidak boleh dengan tekanan," pungkas Akbar.
Editor: Aspian Nur