Hal itu disampaikan oleh Didit, sapaan akrabnya korankaltim.com, Rabu (31/1/2024) hari ini saat ditemui di Balai Adat Ujoh Bilang. Didit mengatakan, tantangan besar yang dihadapi pihaknya adalah terkait kondisi partisipasi pemilih. Sebagaimana dia mengaku, penyelengaraan Pemilu semua diukur dari partisipasi pemilih.
"Lalu partisipasi Pemilu ini sebenarnya bukan kerjanya KPU, tetapi kerjanya partai politik juga untuk mengingatkan massanya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih," terangnya.
Pasalnya, kata dia, yang dipilih oleh pemilih adalah calon legislatif (caleg) masing-masing. Sehingga, peran Parpol untuk memberi arahan kepada partisipasi pemilih dalam hal ini juga dinilainya sangat besar.
"KPU juga memberikan sosialisasi, mengingatkan untuk ke TPS, nyoblos 14 Februari, itu selalu masuk atas apa yang KPU lakukan," jelas Didit.
Peran parpol dalam hal ini diyakininya lantaran terdapat beberapa dari masyarakat Mahulu yang tidak tinggal di Mahulu, namun status kependudukannya di Mahulu. Sebagaimana dia mengaku bahwa Pemilu memang sangat penting bagi bangsa Indonesia, namun kembali lagi kepada kesadaran bersama untuk menyikapi Pemilu.
Sehingga dia mengaku bahwa KPU Mahulu tentu tidak bisa memberikan partisipasi atau dukungan secara penuh untuk mendatangkan pemilih yang tinggal di luar daerah ke TPS.
"Seperti mahasiswa, dan kita juga tidak memaksa mereka kembali ke Mahulu karena biaya yang cukup besar, jadi mohon maaf KPU tidak bisa membantu mahasiswa untuk datang ke TPS," jelas Didit.
Akan tetapi, Didit menilai jika seorang caleg berani mengorbankan apa yang dimilikinya kepada setiap pemilih yang tidak tinggal di Mahulu akan lebih baik untuk masa depan bangsa ini dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu pihaknya telah mengkoordinasikan hal tersebut kepada seluruh anggota Parpol untuk kembali menghimbau kepada massanya agar ke TPS untuk memilih.
Editor: Maruly Z