Nantinya laporan tersebut akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Mahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Mei 2024 mendatang. "Target yang harus dicapai adalah meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang kelima kali," tegas Boni kepada Korankaltim.com Jumat (22/12/2023) hari ini.
Orang nomor satu di Mahulu ini meminta kepada seluruh OPD agar segera mempersiapkan dokumen anggaran sebagai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 mendatang supaya dapat dilakukan pencairan anggaran di bulan Januari 2024.
Sementara untuk penggunaan anggaran, Boni yang juga mantan Ketua DPRD Mahulu minta OPD agar memprioritaskan penyerapan anggaran terhadap pemanfaatan lokal. "Tenaga kerja lokal, produksi lokal, pelayanan dasar masyarakat terutama di bidang pendidikan, kesehatan, Keluarga Berencana dan kesejahteraan masyarakat kampung," sebutnya.
Selain itu jelang Pemilu tahun 2024, Politisi Partai Gerindra itu juga meminta agar seluruh elemen Pemkab Mahulu untuk menggunakan hak pilih secara baik. "Semua harus tetap satu kesatuan yang sama, bersatu membangun Mahakam Ulu bersama-sama," tegas Bonifasius.
Editor: Aspian Nur