“Semua yang dipersyaratkan provinsi sudah dipenuhi, perbaikan substansi secara proses sudah dilakukan,” ucap Stephanus usai rapat Rabu (18/8/2021) siang tadi.
Kemungkinan ada miskomunikasi antara Pemkab Mahulu dengan Biro Hukum Provinsi, dimana dokumen klarifikasi yang diminta sebenarnya sudah disampaikan dari tanggal 5 Juli namun menurut laporan yang ia terima dokumen tersebut sempat tercecer, sehingga Pemprov Kaltim kembali meminta dikirimkan salinan dokumen baru.
“Dengan alasan itulah mereka belum bisa memberikan nomor registrasi, karena belum ada klarifikasi, belum ada penyempurnaan substansi,” paparnya.
Untuk penyempurnaan substansi sudah dilakukan berdasarkan lintas sektoral maupun rapat koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri RI, sehingga seharusnya pada situasi saat ini sudah tidak ada lagi masalah dengan penetapan Perda RTRW Mahulu.
Penulis: Yosafat G
Editor: Aspian Nur
“Semua yang dipersyaratkan provinsi sudah dipenuhi, perbaikan substansi secara proses sudah dilakukan,” ucap Stephanus usai rapat Rabu (18/8/2021) siang tadi.
Kemungkinan ada miskomunikasi antara Pemkab Mahulu dengan Biro Hukum Provinsi, dimana dokumen klarifikasi yang diminta sebenarnya sudah disampaikan dari tanggal 5 Juli namun menurut laporan yang ia terima dokumen tersebut sempat tercecer, sehingga Pemprov Kaltim kembali meminta dikirimkan salinan dokumen baru.
“Dengan alasan itulah mereka belum bisa memberikan nomor registrasi, karena belum ada klarifikasi, belum ada penyempurnaan substansi,” paparnya.
Untuk penyempurnaan substansi sudah dilakukan berdasarkan lintas sektoral maupun rapat koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri RI, sehingga seharusnya pada situasi saat ini sudah tidak ada lagi masalah dengan penetapan Perda RTRW Mahulu.
Penulis: Yosafat G
Editor: Aspian Nur
