Dari hasil rapat tersebut, kemungkinan besar yang digunakan adalah yang berada di km 12. Meskipun sebelumnya Pemerintah Mahulu pernah juga membuka pos penyekatan di km 122.
“Berdasarkan pengalaman kita di Km 122 kesulitan ada di logistik, biaya sangat besar untuk logistis saja karena lokasi yang jauh. Belum lagi di sana tidak ada sinyal telepon,” jelas Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum), Lawing Nilas, selaku koodinator rapat (1/7/2021).
Menurutnya pos km 83 juga memiliki banyak kekurangan, seperti adanya jalan pintas yang dapat digunakan masyarakat untuk menghindari pos penyekatan. Namun karena terbatas waktu dan anggaran maka km 83 menjadi pilihan paling logis,
dibanding dengan km 122 yang berada lebih jauh dan memerlukan banyak biaya. “Hari Jumat (2/7/2021), kita kirim tim surveyor ke km 83 dan km 122, biar kita dapat gambaran riol kondisi di sana,” pungkasnya.
Penulis: */Yosafat G
Editor : Bambang Irawan
Dari hasil rapat tersebut, kemungkinan besar yang digunakan adalah yang berada di km 12. Meskipun sebelumnya Pemerintah Mahulu pernah juga membuka pos penyekatan di km 122.
“Berdasarkan pengalaman kita di Km 122 kesulitan ada di logistik, biaya sangat besar untuk logistis saja karena lokasi yang jauh. Belum lagi di sana tidak ada sinyal telepon,” jelas Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum), Lawing Nilas, selaku koodinator rapat (1/7/2021).
Menurutnya pos km 83 juga memiliki banyak kekurangan, seperti adanya jalan pintas yang dapat digunakan masyarakat untuk menghindari pos penyekatan. Namun karena terbatas waktu dan anggaran maka km 83 menjadi pilihan paling logis,
dibanding dengan km 122 yang berada lebih jauh dan memerlukan banyak biaya. “Hari Jumat (2/7/2021), kita kirim tim surveyor ke km 83 dan km 122, biar kita dapat gambaran riol kondisi di sana,” pungkasnya.
Penulis: */Yosafat G
Editor : Bambang Irawan
