Ghufron menjelaskan kecurangan tersebut terdiri atas berbagai modus, seperti excessive usage atau penggunaan untuk hal yang tidak perlu dan phantom billing atau klaim palsu tanpa disertai tindakan atau pasien bodong.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mengungkapkan BPJS Kesehatan menerapkan sejumlah sanksi seperti peringatan serta penguatan ekosistem anti fraud dari dalam guna mencegah terjadinya hal tersebut.
"Kami juga membangun sistem, jadi tidak semata mata mencari korban. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), rumah sakit, dan asosiasi, untuk membangun dan memperbaiki sistem agar bisa lebih efektif dan efisien," ujarnya seperti dilansir dari antaranews.com hari ini.
Untuk itu Ghufron mengatakan saat ini BPJS Kesehatan tengah memperkuat ekosistem anti kecurangan melalui berbagai cara, yang salah satunya dengan membentuk 1.947 Tim Anti Kecurangan JKN yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkes RI Murti Utami memaparkan pihaknya akan terus meningkatkan pencegahan. Salah satunya, melalui database atau pangkalan data yang mencatat rekam jejak seluruh tenaga kesehatan dan medis guna pencegahan kecurangan secara individual.
Selain itu ia mengungkapkan kebijakan pembatasan hingga pemutusan hubungan kerja antara rumah sakit yang terbukti melakukan kecurangan dengan BPJS Kesehatan juga dapat dipertimbangkan, jika telah diperingatkan berulang kali.
"Itu juga kalau memang sudah kami peringatkan berulang-ulang kali dan berulang-ulang terus. Jadi kami tidak sporadis, harus melalui berbagai pertimbangan karena kami juga ingin melayani masyarakat," ucapnya.
Editor: Maruly Z
