Namun demikian, masih ada 27 desa/kampung yang tersebar pada empat kabupaten yang belum tuntas ditransfer, karena terjadi keterlambatan aparatur desa dalam melaporkan penggunaan DD periode sebelumnya, sehingga ia terus mendorong pihak terkait segera menuntaskannya.
Sebanyak 27 desa/kampung yang masih belum menerima transfer DD itu adalah ada di Kabupaten Paser pada tahap I terdapat dua desa dan pada tahap II terdapat 18 desa. Totalnya mereka belum menerima transfer DD senilai Rp6,57 miliar.
Kemudian di Kabupaten Berau untuk tahap II terdapat dua kampung yang belum menerima transfer dengan nilai Rp695,99 juta, yakni Kampung Tumbit Melayu dan Kampung Sidiung Indah.
Selanjutnya di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua desa yang belum menerima transfer DD pada tahap I, kemudian pada tahap II terdapat enam desa. Total DD yang belum diterima dari RKUD dengan nilai Rp3,2 miliar.
Berikutnya untuk Kabupaten Mahakam Ulu hanya tersisa satu kampung yang belum menerima transfer DD tahap II, yakni Kampung Long Merah dengan nilai Rp418,68 juta.
Sedangkan desa/kampung yang telah memanfaatkan DD tahap II pada tujuh kabupaten di Kaltim adalah Kabupaten Paser dengan nilai Rp38,4 miliar, Kutai Kartanegara Rp60,13 miliar, Berau Rp33,09 miliar.
Kemudian Kabupaten Kutai Barat senilai Rp59,88 miliar, Kutai Timur dengan nilai Rp45,63 miliar, Penajam Paser Utara Rp11,09 miliar, dan Kabupaten Mahakam Ulu senilai Rp18,14 miliar.
“DD yang sudah digunakan para desa tersebut kini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat setempat, baik untuk pembangunan jalan lingkungan, sarana olahraga, gedung sekolah, gedung kesehatan, dan berbagai kegiatan lain dalam kaitan pemberdayaan masyarakat,” ucap Jauhar. Pada 2017, DD untuk Provinsi Kaltim mencapai Rp692,42 miliar. Dana dari APBN itu diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan mempercepat peningkatan ekonomi pada 841 desa/kampung yang tersebar pada tujuh kabupaten. (ant)
